alexametrics
Rabu, 08 Apr 2020
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Kantor Imigrasi Stop Pelayanan Paspor, Hapus Denda Overstay WNA

25 Maret 2020, 14: 13: 39 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi

Ilustrasi

Share this      

SOLO - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surakarta melonggarkan warga negara asing (WNA) yang tidak dapat kembali ke negaranya karena merebaknya virus Covid-19. Mereka tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk memperpanjang izin tinggal. Di sisi lain, layanan paspor juga ditutup sementara sejak Selasa (24/3) kemarin hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Said Ismail mengatakan, langkah ini dilakukan setelah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran No IMIGR.01.01-2114/2020 Senin (23/3) kemarin. Yakni tentang pembatasan layanan keimigrasian dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kantor imigrasi.

Said menjelaskan, kantor imigrasi menerapkan kebijakan perpanjangan izin kepada WNA yang tiba setelah 5 Februari 2019 dengan cara menghubungi kantor imigrasi melalui nomor helpdesk 081231904277 atau E-mail :Imigrasi.ska@gmail.com. WNA mendapatkan layanan pembebasan biaya overstay.

“Kami memberikan fasilitas Rp. 0 bagi WNA yang seharusnya memiliki kewajiban membayar biaya denda.  Dalam hal izin, sesuai SOP perpanjangan. Bisa sampaikan melalui nomor hotline kantor,” ungkapnya.

Disinggung soal jumlah WNA di wilayah kerja Imigrasi Surakarta, Said mengatakan, secara keseluruhan ada 1.117 orang. Sebanyak 13 orang di antaranya sudah dalam masa tenggang habis masa berlaku, namun tidak bisa kembali ke negara mereka karena berstatus lockdown. “Untuk mereka kita mengeluarkan perpanjangan izin tinggal dalam keadaan terpaksa,” urai Said.

Pelayanan pembuatan paspor juga dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan akibat pandemi virus korona. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah mengurus, paspor akan diberikan setelah kantor dibuka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada para pemohon.

“Tidak ada pelayanan paspor kecuali untuk orang-orang yang harus dibantu. seperti mendapatkan tugas penting harus keluar negeri atau orang sakit yang harus dilarikan ke rumah sakit luar negeri. Kami melayani dengan sistem shif. Namun, harus dengan persetujuan kepala kantor melalui nomor helpdesk,” katanya

Sebelum penetapan KLB, jumlah permohonan pelayanan paspor di kantor imigrasi lebih dari 200 per hari, sedangkan untuk unit layanan paspor (ULP) di Solo Baru, Sukoharjo, sekitar 150 permohonan per hari.  “Sekarang, jumlah permohonan pelayanan turun hingga 25 pelayanan per hari,” jelas Said. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia