alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Gubernur Jateng Tetapkan Tanggap Darurat Korona

Minta Kabupaten-Kota Realokasi Anggaran

29 Maret 2020, 10: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Tetapkan Tanggap Darurat Korona

SOLO – Penanganan wabah Covid-19 dilakukan Pemprov Jateng lebih masif. Salah satunya dengan penetapan status tanggap darurat oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo per Jumat (27/3).

Status tanggap darurat tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah  Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah. 

Penetapan status tersebut korona yang melanda Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah telah mengakibatkan banyak orang terinfeksi atau tertular, menyebabkan kematian, kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana dan prasarana, serta berdampak pada sosial ekonomi dan perekonomian nasional/daerah.

"Bahwa dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang terinfeksi atau tertular Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan status bencana tanggap darurat di Provinsi Jateng," ujar gubernur di Semarang kemarin.

Dalam penetapan status tersebut, Pemprov Jateng memerhatikan surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid di Jateng. 

Memerhatikan pula surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/0005956 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Jateng. Selanjutnya, surat edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng, serta berita acara hasil rapat koordinasi penentuan status keadaan darurat bencana per 19 Maret 2020.

Pemprov Jateng menetapkan status tanggap darurat hingga 29 Mei 2020. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditegaskan gubernur, bencana nonalam korona memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Sebab itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta sesegera mungkin melakukan relokasi dan realokasi anggaran. Anggaran untuk program kegiatan yang tidak begitu penting, dan sekiranya dapat ditinggalkan, agar digeser untuk penanganan wabah Covid-19. "Ini sudah ada keputusan menteri keuangan mengenai hal itu," jelasnya. Bahkan, anggaran di desa juga sudah ada petunjuknya untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan, bersama Dewan Riset Daerah (DRD), Pemprov Jateng telah menghitung kemungkinan tamabahan jumlah pasien Covid-19. Dari hasil pemodelannya, Jateng harus siap-siap untuk tanggap darurat sekitar April-Mei. "Itu kan nanti ada Lebaran juga. Meskipun sudah dilarang mudik, tapi tetap kami hitung risikonya," ucapnya. 

Dalam hal ini, gubernur telah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto. Pada prinsipnya, disetujui untuk dilakukan pergeseran anggaran. Sejumlah pos anggaran yang akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 terutama adalah kegiatan pertemuan, workshop, sosialisasi, dan pameran.

“Semua dibatalkan. Perjalanan dinas ke luar negeri juga dipotong. Proyek fisik yang bahan-bahanya impor sudah kami potong," kata dia. 

Pergeseran ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pada anggaran pembangunan gedung DPRD Jawa Tengah. Hal ini mengingat kebutuhan penanganan Covid-19 sangat besar.

Pergeseran anggaran tersebut  terutama akan ditujukan untuk rumah sakit daerah provinsi. Terutama memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, ruang isolasi, dan kemungkinan kebutuhan lainnya. 

Terkait ruang isolasi, saat ini sedang dilakukan identifikasi dengan kabupaten/kota terkait kemungkinan tambahannya. Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah aset daerah.  "Seperti diklat, hotel-hotel milik daerah dan gedung yang punya kamar untuk penginapan sewaktu-waktu akan diubah untuk ruang isolasi. Ini sedang dihitung. Karena ada kabupaten/kota yang juga harus bertanggung jawab," tambahnya.

Merespons penetapan status tanggap darurat korona di Jateng, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menegaskan, pemkot terus melakukan komunikasi dengan Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat. 

“Pokoknya kami ikut provinsi dan pusat. Kalau dulu kami tentukan KLB sendiri karena situasinya memang diperlukan. Sekarang pusat dan provinsi memiliki kebijakan, kami ikut,” jelasnya.

Salah satu kebijakan Pemprov Jateng yang telah diikuti Pemkot Surakarta adalah perpanjangan masa darurat korona bagi pelajar hingga 13 Mei. Dengan begitu pemkot juga bakal memberlakukan KLB hingga tanggal tersebut. Bukan hanya untuk dunia pendidikan, tapi seluruh sektor.

“Kami evaluasi setiap dua minggu. Kalau memang masih harus diperpanjang, ya kita perpanjang terus. Besok (hari ini) kami evaluasi yang KLB, kalau provinsi perpanjang (status darurat) ya kami perpanjang lagi,” tandasnya.

Menurut Rudy, penetapan KLB di Kota Bengawan cukup evektif menekan penyebaran virus korona. Terbukti karantina mandiri yang dilakukan pemkot berhasil di dua titik, yakni Semanggi dan Mojosongo.

“Jumlah yang dikarantina kan tetap 75, tidak tambah. Sekarang sudah dua minggu dan semua sehat. Maka karantina sekarang dicabut. Semanggi sudah tidak ada karantina, Mojosongo juga,” tandasnya.

Persoalan baru yang dihadapi adalah munculnya pemudik dari ibu kota yang singgah atau pulang ke Solo. Untuk persoalan itu, Rudy meminta ketua RT, lurah dan camat bersama-sama membuat data. Seluruh pendatang wajib didata dan dikarantina mandiri selama 14 hari.

“Sampai di Solo statusnya langsung ODP (orang dalam pemantauan). Wajib karantina. Ini butuh kesadaran masyarakat serta kejelian pemangku wilayah. Pak RT harus tahu kalau ada yang baru datang dari luar daerah,” pintanya.

Selain itu, upaya preventif tetap dilakukan. Kemarin pemkot membagikan 270 unit alat penyemprot disinfektan untuk seluruh kelurahan di Kota Solo. Alat itu diberikan gratis dan akan menjadi inventaris kelurahan.

Wali kota meminta seluruh masyarakat bergotong royong menumpas korona mulai dari wilayahnya sendiri. “Pokoke yen pengin korona ndang ilang, manuto (Pokoknya kalau ingin korona cepat hilang, harus patuh pemerintah),” tegasnya.

Bupati Klaten Sri Mulyani selalu mendukung langkah Pemprov Jateng menanggulangi korona. Di antaranya meminta masyarakat menunda resepsi pernikahan, serta tradisi sadranan dengan segala rangkaiannya ditiadakan.

“Gelaran car free day  ditiadakan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Masyarakat dilarang mengunggah berita, gambar dan video (tentang korona) yang tidak jelas sumber kebenarannya,” tutur Mulyani.

Pembelajaran di rumah untuk kelompok bermain, TK, SD, SMP dan SMA juga diperpanjang hingga 13 April. “Pemerintah kecamatan dan desa membentuk gugus tugas Covid-19. (Pengawasan) bagi pemudik menjadi tanggung jawab gugus tugas tingkat desa. Termasuk perlunya pembuatan bilik sterilisasi harus diwujudkan di setiap instansi, kecamatan dan desa,” beber bupati.

Selain itu, seluruh rumah sakit di Klaten wajib menyediakan ruang isolasi untuk pasien Covid-19. Termasuk perlunya dilakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum secara periodik.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menuturkan, penetapan status tanggap darurat korona di Jateng adalah landasan yuridis pelaksanaan penganggaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

“Langkah pemkab dengan percepatan pencegahan guna mempersempit ruang gerak persebaran Covid-19. Termasuk mendata pemudik yang pulang kampung. Kami minta di rumah saja (karantina selama 14 hari) sambil kami cek kesehatannya di rumah masing-masing oleh petugas,” papar bupati.

Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, pasca penetapan darurat nasional korona oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 29 Februari, pemkab setempat langsung membentuk gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19.

"Sebelum provinsi menetapkan tanggap darurat, kami sudah jalan. Di antaranya menyiapkan anggaran senilai Rp 6 miliar. Wonogiri sudah siap memerangi Covid-19,” pungkasnya. (irw/ren/ryn/al/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia