alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Pemprov Jateng Siap Jika Opsi Darurat Sipil Covid-19 Diberlakukan

01 April 2020, 09: 38: 09 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Share this      

SEMARANG - Rencana penerapan darurat sipil bila pembatasan sosial atau social distancing skala besar tidak efektif dilakukan, menuai pro dan kontra. Agar ini tidak sampai diterapkan, maka masyarakat diminta mematuhi anjuran tetap di rumah demi mencegah meluasnya penyebaran virus korona (Covid-19). 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai wajar pro dan kontra terkait penerapan darurat sipil. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, tindakan darurat sipil diambil apabila kebijakan pembatasan sosial tidak berjalan efektif.

“Ketika melihat sebuah kebijakan tidak bisa efektif untuk dilaksanakan, memang harus ada perbaikan. Kalau dilihat grafik perkembangannya naik terus. Ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus dibuat tindakan,” tegasnya.

Meski begitu, Ganjar menjelaskan bahwa inti dari peraturan itu adalah jaga jarak. Kalau masyarakat bisa patuh dan menjalankan dengan anjuran social distancing, maka opsi darurat sipil tidak perlu dilakukan. “Apa sih prinsipnya dari aturan itu? Ya jaga jarak. Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, dengan cara itu maka bisa melindungi,” ujar Ganjar, Selasa (31/3).

Nah, jika akhirnya pemerintah harus menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, Ganjar mengaku siap melaksanakan. Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati, dengan berbagai pertimbangan, termasuk sosial dan ekonomi.

“Saya sudah perintahkan seluruh bupati dan wali kota menghitung sumber daya di kecamatan sampai desa. Ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, suplai air bersih bagaimana. Kalau nantinya ini (pembatasan sosial dengan darurat sipil, Red) dilakukan dan mereka harus membantu, maka semua bisa dikelola dengan baik agar semuanya lancar,” papar dia.

Bahkan, lanjut Ganjar, percobaan sudah dilakukan dengan model isolasi di tingkat desa. Dia juga sudah menggerakkan satpol PP dan linmas bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjadi polisi korona dan berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat agar jaga jarak.

“Sebenarnya kami sudah melakukan satu improvisasi di daerah. Tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural, dan psikologis masyarakat,” ujarnya.

Sampai saat ini, Ganjar mengaku masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut. Peraturan pemerintah (PP) terkait hal itu masih digodok dan belum diputuskan.

“Sekarang sedang disiapkan, kami masih menunggu PP dari pusat. Sebentar lagi Menko PMK akan membicarakan itu dengan kami dan kami harap ada solusi terbaik,” pungkas Ganjar. (bun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia