alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Soal Stimulus saat Wabah Korona, Hamid: Perlu Keseriusan & Pengawasan

01 April 2020, 16: 39: 47 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Di antaranya mulai pelarangan mudik Lebaran hingga program bantuan maupun keringanan. 

Seperti diketahui, saat ini Jokowi tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) dan instruksi presiden (inpres) terkait ketentuan mudik Idul Fitri 2020. Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan, perpres atau inpres ini memiliki durasi singkat, hanya 1 tahun. Yakni sebagai dasar hukum pengaturan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 H untuk mencegah persebaran Covid-19.

Oeh karena itu, dasar hukum ini mesti detail terkait dengan durasi dan jangkauan wilayah. "Saya setuju bila ini hanya berlaku pada daerah-daerah yang berstatus merah, terutama daerah episentrum Jabodetabek. Untuk wilayah-wilayah yang dianggap aman (bebas wabah Covid-19), pemerintah tidak perlu terlalu ketat dan hanya bersifat imbauan saja. Ini seiring dengan penerapan karantina wilayah," tutur Hamid, Rabu (1/4).

Kemudian, penerapan inpres dan perpres juga harus melihat situasi. Jika ternyata dalam waktu yang singkat, wabah Covid-19 ini mampudi atasi, pemerintah mesti menyiapkan skenario pencabutan perpres atau inpres ini.

Sementara itu, Jokowi juga menelurkan kebijakan soal penggratisan pembayaran listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Serta diskon 50 persen untuk 900 VA mendapat diskon 50 persen.

Menurut Hamid, kebijakan itu sudah sangat tepat. Namun, ada beberapa yang menjadi catatannya. Semestinya ada  kompensasi berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 1.300 VA juga. Karena ada tren penurunan harga minyak mentah dunia hingga 55 persen, jelas menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

”Tapi saya juga mengusulkan, penderitaan rakyat akibat wabah ini tidak cukup dengan hanya pada tarif listrik. Kita mengetahui bersama bahwa harga minyak mentah dunia terus turun tajam,” ucap Hamid.

Perlu ada kebijakan yang merakyat yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga bahan bakar minyak (BBM) mesti disesuaikan. Bahkan selain listrik dan BBM, bantuan langsung mesti segera diupayakan.  

Hamid menyarankan bantuan bukan dalam bentuk uang tunai. Karena uang tunai sangat rentan terhadap konversi peruntukan. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah makanan yang tersedia dengan aman di rumah-rumahnya. Pemerintah dapat memberi bantuan langsung sembako (BLS), di mana logistik ini akan aman dari konversi peruntukan.

"Saat ini daya beli masyarakat pada umumnya, terutama menengah ke bawah sangat lemah akibat dampak wabah  Covid-19.  Jadi tidak cukup dengan kebijakan listrik saja. Pemenuhan kebutuhan akan pangan dan biaya operasional akibat BBM mesti ditekan seiring penyesuaian rendahnya harga minyak dunia,” beber legislator asal Jawa Tengah itu.

Lantas, apa tanggapan soal program keluarga harapan (PKH) yang jumlah penerimanya akan ditambah dari 9,2 juta menjadi 10 juta? 

Penambahan program PKH ini, kata Hamid, juga merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah seberapa akurat data calon penerima program.

Menurut Hamid, banyak penyelewengan program sosial berawal dari ketidakakuratan data. Semakin presisi data yang dimiliki, semakin kecil potensi penyelewengan. 

Yang berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan distribusi program (PKH), mesti harus ketat. Jangan sampai ada keluarga fiktif yang dapat program.

Lebih lanjut diungkapkan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, semua bantuan dari pemerintah harus bersumber dari APBD. Pemerintah tidak boleh berlaku seperti lembaga kemanusiaan yang meminta sumbangan pada rakyat.

Peralihan dana cadangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk penanganan Covid-19 sudah ditandatangani di DPR. Sehingga tidak boleh ada penyelewengan. Anggaran tersebut juga tidak sedikit di masing-masing daerah.  Jadi tidak ada alasan lagi bagi daerah jika tidak ada anggaran.

”Sarana pendidikan dan perlindungan juga perlu digencarkan dari pemerintah, yang membuat rasa aman dan nyaman secara psikologis. Dengan adanya teknologi informasi yang serba cepat, pemerintah mesti menjadi terdepan dalam mengedukasi masyarakat dengan informasi yang menyejukkan. Segala macam hoaks harus dikalahkan,” pungkas Hamid. (ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia