alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Imbas Covid-19, 411 Buruh di Klaten Kena PHK & Puluhan Tak Terima Hak

06 April 2020, 23: 12: 29 WIB | editor : Perdana

Kepala Disperinaker Klaten Slamet Widodo.

Kepala Disperinaker Klaten Slamet Widodo. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Penyebaran virus korona (Covid-19) mulai dirasakan sejumlah perusahaan di Kabupaten Klaten. Beralasan efisiensi, perusahaan mulai mengurangi karyawan lewat pemutusan hubungan kerja (PHK). Total 411 buruh di Kota Bersinar kena PHK.

Data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, 32 perusahaan telah melaporkan kebijakan yang diambil. Ada satu perusahaan terpaksa mem-PHK 335 pekerjanya. Ditambah beberapa perusahaan lainnya, sehingga total pekerja yang di-PHK 411 orang.

“Jumlah itu belum termasuk pekerja yang dirumahkan 25 orang. Serta 700 orang jalani pembatasan kegiatan kerja,” terang Kepala Disperinaker Klaten Slamet Widodo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin (5/4).

Slamet menambahkan, data pekerja yang dirumahkan maupun PHK telah dikirim ke pemerintah pusat, Sabtu (4/4). Nantinya, para buruh ini akan mendapat prioritas program kartu prakerja sembari mengikuti pelatihan. Pelaksanaan pelatihan tahap I dimulai 8-10 April secara online.

“Ini langkah kami dalam menyikapi pekerja yang dirumahkan atau di-PHK. Data sudah kami kirim, tetapi yang menyeleksi pusat. Jika lolos, akan diberitahukan langsung kepada pekerja bersangkutan,” terangnya.

Terkait pemenuhan hak pekerja yang di-PHK, disperinaker bakal mengonfirmasi perusahaan bersangkutan, apakah sudah memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan atau belum. Jika ada masalah, disperinaker siap memediasi.

Diakui Slamet, dampak korona tak hanya dirasakan buruh. Ada 77 industri kecil menengah (IKM) ikut terdampak. Datanya sudah dikirim ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin), 2 April kemarin. Terkait upaya penyelamatan, IKM tersebut akan dimasukkan dalam skema jaringan pengaman sosial (JPS).

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten Sukadi mengaku, ada dua aduan buruh dari dua perusahaan berbeda. Laporan tersebut akan diverifikasi hari ini.

“Dua pekerja mengaku dirumahkan tanpa mendapat hak. Laporan pertama dari perusahaan yang memiliki pekerja 120 orang. Ternyata lebih dari 10 pekerja sudah dirumahkan tanpa diberikan haknya. Tanpa keterangan dan sebagainya,” tandasnya.

Seorang pekerja dirumahkan sejak 9 Maret dan belum terpenuhi haknya. Langkah yang dilakukan SPSI, akan menginvestigasi perusahaan tersebut untuk mendapatkan data lebih valid. Termasuk tindak lanjut dari laporan yang masuk sesuai ketentuan berlaku. 

Laporan kedua, pekerja dari perusahaan bidang garmen yang memiliki 400 pekerja. Sudah dua pekan dirumahkan tanpa diberi hak. Sedangkan terkait perusahaan yang mem-PHK ratusan pekerjanya, SPSI belum melakukan konfirmasi. 

“Kami harapkan perusahaan memenuhi hak pekerja jika dirumahkan. Jangan sampai gaji yang belum diterimakan itu tertunda,” tegasnya. (ren/fer)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia