alexametrics
Kamis, 04 Jun 2020
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

Dinas Terpaksa Tolak Pendaftar Kartu Prakerja, Bukan Warga Karanganyar

10 April 2020, 12: 33: 23 WIB | editor : Perdana

Karyawan yang di-PHK saat mendaftar permohonan kartu prakerja di kantor Disdagnakerkop Karanganyar, Kamis (9/4). Dinas terpaksa menolak sejumlah pendaftar karena tak memenuhi persyaratan.

Karyawan yang di-PHK saat mendaftar permohonan kartu prakerja di kantor Disdagnakerkop Karanganyar, Kamis (9/4). Dinas terpaksa menolak sejumlah pendaftar karena tak memenuhi persyaratan. (RYAN AGUSTIONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Posko layanan pendaftaran kartu prakerja di kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop), dan UKM Karanganyar mulai ramai diakses para karyawan perusahaan yang di-PHK, kemarin (9/4). Namun, sebagian orang terpaksa kembali karena tak memenuhi syarat.

Syarat pendaftaran kartu prakerja adalah penduduk asli Karanganyar dan memiliki bukti surat PHK dari perusahaannya. Mereka yang terpaksa kembali karena berpendudukan luar kota atau luar kabupaten, meski bekerja di wilayah Kabupaten Karanganyar.

“Silakan mendaftarkan di kabupaten asalnya. Kalau di sini hanya melayani korban PHK ber-KTP Karanganyar. Takutnya jika didaftarkan di sini, nanti ditolak saat verifikasi data. Makanya kami tunda karena tidak mau ambil risiko,” kata Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Sri Wibowo.

Beberapa orang yang bukan ber-KTP Karanganyar akhirya paham dan balik kanan. Sementara, ada juga warga Bumi Intanpari yang terpaksa pulang karena belum mengantongi persyaratan berupa surat pemberhentian kerja dari perusahaan. 

Dinas terkait meminta surat itu legal dari perusahaan dengan dibuktikan tanda tangan pemilik usaha atau HRD yang distempel cap basah. Dikatakan Sri Wibowo, pihaknya membuka posko mulai Kamis (9/4). Hingga kemarin, sudah ada puluhan warga yang mendaftar untuk kartu prakerja.

Kartu prakerja sendiri diperuntukkan kepada empat kalangan, yakni pegawai dirumahkan, korban PHK, calon TKI yang batal berangkat, dan yang putus kontrak kemudian pulang kampung.

“Mereka semua tidak bisa bekerja karena pandemi korona. Warga Karanganyar yang bekerja di luar kota juga bisa mendaftar di sini. Namun, harus memberikan bukti surat resmi penyedia kerja,” tuturnya.

Disdagnakerkop dan UKM memberlakukan protokoler kesehatan saat mendaftar. Dengan mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan mengantre di tempat duduk yang disediakan berjarak 1 meter. Konsultasi juga dilakukan dengan menjaga jarak.

Plt Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi mengaku, pihaknya masih menunggu perintah selanjutnya dari Pemprov Jateng. Setelah posko pendaftaran tersebut ditutup pada pukul 13.00 kemarin, pihaknya langsung melakukan input data pendaftar yang kemudian disampaikan secara online ke satuan kerja di Pemprov Jateng.

“Pendaftaran dengan datang langsung ke kantor. Hal tersebut untuk menyikapi masih banyaknya perusahaan yang belum melaporkan karyawan yang di-PHK maupun dirumahkan. Jadi, kami memberi kemudahan kepada karyawan PHK maupun buruh yang dirumahkan agar mendaftar  di kantor dengan membawa persyaratan,” ucapnya. (ryn/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia