alexametrics
Jumat, 29 May 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Hamid Ingatkan DPR Fokus Fungsi Anggaran & Pengawasan Penanganan Covid

17 April 2020, 18: 08: 12 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA – Anggota DPR RI Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin mengajak rekan-rekannya di DPR untuk dapat bersinergi dalam mencari solusi agar bencana wabah Covid -19 cepat selesai.  Salah satu upaya penanganan wabah ini adalah dengan fokus mengerahkan segala sumber daya, baik tenaga maupun anggaran.

Hal-hal yang bisa ditangguhkan diharapkan bisa diundur. Namun, bukan berarti dibatalkan. Hamid mencontohkan, salah satunya adalah pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang masih memungkinkan dapat diundur hingga wabah selesai ditangani 100 persen.

"Virus korona (Covid -19) sedang menjadi wabah di Indonesia dan telah ditetapkan presiden sebagai bencana nasional. DPR merupakan lembaga vital, yang akan mampu memberi kontribusi dan sinergi untuk mencari solusi agar bencana cepat selesai,” tutur anggota Fraksi PKS itu.

Alasan utama mengapa harus fokus penanganan Covid-19 ini, menurut Hamid, adalah untuk turut mendukung kinerja pemerintah yang memiliki dua agenda utama dalam prioritas penanganan. Yakni kesehatan dan pangan.  Dua agenda prioritas ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat, yakni pangan dan alat pelindung diri (APD) bagi tim medis.

"Fraksi PKS secara institusi sudah mengusulkan ke DPR agar ada penundaan pembahasan omnibus law. Bahkan, bukan saja Fraksi PKS, beberapa fraksi lain juga mengusulkan hal senada. Saya yakin, semua pihak ingin Covid-19 ini cepat selesai. Ada beberapa masukan yang kami terima, bahwa bila pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja terus dilanjutkan, akan mengganggu penyelesaian wabah, yang berarti juga tidak sejalan dengan kepentingan rakyat,” jelas legislator asal Jawa Tengah itu.

Ketika Covid-19 selesai, maka DPR akan mampu dan fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan penanganan wabah ini. Ketenangan dan tidak terburu-buru akan meningkatkan konsentrasi semua pihak. Termasuk dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan untuk ditunda pun bisa lebih fokus sehingga menjadi produk yang berkualitas.

Apalagi, kata anggota Fraksi PKS itu, secara prosedural, setiap pembahasan undang-undang, terutama undang-undang strategis, harus ada partisipasi masyarakat. 

“Partisipasi, saran, dan masukan masyarakat sangat kita perlukan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Bila wabah telah berakhir, buruh dan oganisasi masyarakat sipil lainnya akan menjadi bagian pemberi masukan dan merumuskan. Sehingga layak untuk diundang dalam rapat-rapat dengar pendapat,” jelas anggota DPR komisi IV itu.

Di sisi lain, Hamid mengatakan, telah membahas refocussing kegiatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia mengapresiasi berbagai bentuk kegiatan di KLHK yang telah diarahkan untuk penanganan Covid-19. Hamid pun meminta KLHK untuk memastikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat sekitar hutan terpenuhi.

“Sekitar Rp 7,7 triliun anggaran KLHK harus dipastikan tepat guna menjadi jaring pengaman sosial. Tidak boleh ada penghematan anggaran terhadap kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan harus menjadi garda depan memastikan kebutuhan masyarakat sekitar hutan terpenuhi” tandas Hamid. (ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia