alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Defisit Pangan di Sejumlah Provinsi, Komisi IV: Jangan Buru-Buru Impor

02 Mei 2020, 19: 36: 40 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA – Anggota DPR RI Asal Dapil Jawa Tengah IV Hamid Noor Yasin meminta untuk tak harus melakukan impor pangan pascapengumuman defisit pangan di beberapa provinsi. Defisit pangan di sejumlah provinsi ini bisa ditangani, asal jalur distribusi logistik lancar, akan dapat ditambal dari daerah surplus.

Presiden mengumumkan defisit pangan, termasuk defisit beras di tujuh provinsi di Indonesia. Menurut Hamid, dengan kondisi ini bukan berarti harus darurat melakukan impor. Tapi hal yang paling penting dilakukan pemerintah yakni memastikan distribusi yang baik pada transportasi logistik antarprovinsi pada masa pandemi Covid-19 ini.

"Kondisi pangan saat ini persoalannya bukanlah masalah tingginya komoditas pangan. Namun untuk komoditas tertentu, para petani dan peternak menghadapi persoalan murahnya harga sehingga mengancam kebangkrutan dunia usaha pertanian maupun peternakan,” ucap Hamid.

Politisi PKS ini mencontohkan, seperti ayam hidup di tingkat peternak, harganya terlalu murah dibandingkan biaya produksi (pakan) ataupun bila dibandingkan dengan harga jual di pasar.  Begitu juga harga cabai. Ia mendapat laporan di beberapa petani sentra cabai seperti Malang atau Dompu, harga cabai terpuruk hingga Rp 5.000 per kilogram. Ia menengarai ada permainan tingkat pengepul atau tengkulak nakal yang merusak harga jatuh cabai.

Kemudian, untuk komoditas gula dan bawang putih juga ada persoalan harganya yang tinggi sehingga menyusahkan konsumen. Bahkan, pemerintah akan mengusulkan revisi HET gula.

"Dilema produk pangan, bila terlalu rendah mendzalimi petani atau peternak. Bila terlalu tinggi menyusahkan rakyat banyak. Jadi harus wajar,” ucap Hamid yang duduk di komisi IV DPR ini.

Legislator dari daerah Wonogri Jawa Tengah ini menjelaskan, dari berbagai diskusi ilmiah, baik lembaga kajian maupun di kampus, stok pangan kita saat ini masih sangat aman hingga tiga bulan ke depan. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Juni 2020 surplus 6,4 juta ton. 

Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada. Stok pada akhir Maret 2020 terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya, stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2,939 ton.

Hamid meminta kepada Kementan agar menepati janjinya untuk bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan pangan. Kementan harus mempersiapkan berbagai strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19.

"Bukti realisasi janji pemerintah adalah tidak impor pangan. Karena dengan penjelasan kesiapan, kecukupan stok dan rencana-rencana strategis itu, bila masih saja impor, itu berati membohongi rakyat. Saya berharap defisit di beberapa provinsi akan produk pangan tertentu, dapat ditambal dari provinsi lain yang surplus. Karena inilah fungsi negara hadir untuk rakyat” tandas Hamid. (ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia