alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Komisi IV Pertanyakan Kecukupan Anggaran Kementan Hadapi Musim Kemarau

08 Mei 2020, 16: 15: 01 WIB | editor : Perdana

Anggota DPR RI Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin.

Anggota DPR RI Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA – Anggota DPR RI Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin menanggapi instruksi kepala negara untuk mengantisipasi dampak kekeringan memasuki musim kemarau. Hamid pun mempertanyakan kecukupan jumlah anggaran yang tersedia.

"Saya memperhatikan, Bapak presiden minta musim kemaru dan peringatan FAO akan krisis pangan mesti diantisipasi. Bapak menko perekonomian minta ekstensifikasi pertanian. Tapi kebijakan anggarannya kok nggak nyambung," papar Hamid, Jumat (8/5).

Dia menyebutkan, awalnya anggaran di Kementan sebesar Rp 21 triliun, dan kini menjadi sekitar Rp 14 triliun. Kemudian, alokasi cetak sawah baru yang tadinya sekitar Rp 209 miliar, berubah menjadi Rp 10 miliar. Bahkan terakhir hilang dari mata anggaran alias nol rupiah.

"Kalau melihat ketersediaan anggaran, ini bertolak belakang", ujar Hamid.

Politisi PKS ini mengatakan, niat pemerintah untuk mempercepat musim tanam sudah sangat baik. Ini untuk antisipasi dampak kekeringan yang akan mengganggu bila musim tanam semakin diundur. Apalagi, sebagai akibat perubahan iklim, akan membuat 30 persen wilayah Indonesia lebih kering dari sebelumnya.

Namun demikian, kata Hamid, semua kebijakan presiden itu juga harus mendapat dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Seperti anggaran di semua sektor pendukung, termasuk stimulus kepada petani yang tepat sasaran, jumlah, dan waktu.

"Semua kebijakan berupa ketersediaan air yang cukup, percepatan musim tanam, dan manajemen pengelolaan stok itu merupakan tiga perintah presiden. Semua butuh biaya dan tenaga SDM. Jika salah satu tidak dipenuhi, itu perintah hanya asbun (asal bunyi)," papar Hamid.

Hamid yang duduk di Komisi IV DPR ini menyarankan kepada pemerintah agar ada ruang penguatan anggaran di sektor pertanian dan pangan. Penguatan anggaran yang ia maksud adalah memang benar-benar untuk penguatan stabilisasi pangan, baik pertanian, peternakan maupun perikanan. Bukan penguatan anggaran untuk mempermudah impor pangan.

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat SDM pertanian. Terutama pada masa pandemi Covid-19 yang sebentar lagi berbarengan dengan musim kemarau. Menurutnya, kali ini pemerintah dan masyarakat mendapat ujian dua kali lipat.

"Saya berharap pemerintah menjalankan kesepakatan dan berkomitmen mengeksekusi Rp 600 ribu untuk 2,4 juta petani berupa BLT dan sarana prasarana pertanian. Selama anggaran ini tepat sasaran dan jumlahnya tidak dikorup, saya yakin ada keseimbangan antara harapan dan kenyataan," ujarnya.

Pada kondisi kekeringan, lanjut Hamid, upaya pemerintah untuk mengurangi impor bisa dilakukan dengan menjaga rantai pasok dan memperkuat satgas pangan. Sebab, selama ini yang mempermainkan harga, memanipulasi stok dengan menahan atau menimbun adalah para oknum pedagang nakal dalam skala besar. Mereka memanfaatkan kondisi sulit kekeringan dan mengondisikan ketersediaan pangan di pasar yang langka. Sehingga ada alasan untuk impor.

"Saya minta kepada pemerintah agar penguatan kinerja satgas pangan diperkuat, selain upaya antisipasi dampak kekeringan. Karena bila impor dalam jumlah besar tetap dilakukan, itu sama saja menyakiti petani dan keluarganya", tutup Hamid. (ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia