alexametrics
Jumat, 29 May 2020
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Bupati Wonogiri: Kaum Boro Korban PHK juga Bisa Dapat Bantuan

15 Mei 2020, 15: 31: 09 WIB | editor : Perdana

Bupati Wonogiri Joko Sutopo

Bupati Wonogiri Joko Sutopo (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) bagi warga miskin harus diimbangi data valid. Sayangnya, saat ini ada sejumlah desa yang belum optimal dalam pendataan warga miskin.

Hal itu ditegaskan Bupati Wonogiri Joko Sutopo, kemarin. Menurutnya, pemkab telah menerima surat edaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tertanggal 27 April 2020 pada Selasa (12/5). 

Surat tersebut menyebut tentang dihilangkannya 14 indikator warga miskin. Sebelumnya, belasan poin tersebut menjadi syarat warga bisa didaftarkan sebagai penerima BLT DD.

"Dengan hilangnya 14 indikator itu, warga yang terdampak Covid-19 bisa terakomodir. Semisal warga rentan miskin faktornya apa? Ya seperti karyawan yang dirumahkan, yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja), pemudik, driver ojol (ojek online), dan penyandang difabel bisa masuk disesuaikan dengan kuota,” urainya. 

Selain itu, dengan dihilangkannya 14 indikator penerima bantuan, seharusnya warga rentan miskin maupun miskin yang ter-cover bisa lebih banyak. Namun, pemkab menemukan sejumlah desa yang belum optimal mendata warga terdampak Covid-19. 

Bupati menilai, pemahaman yang diterima pihak desa menjadi multitafsir sebelum adanya aturan baru ini. Dampaknya, hanya sedikit warga diusulkan mendapatkan BLT DD. Bahkan, ada di satu desa hanya mendaftarkan lima warganya. 

"Bisa ratusan nanti (penerima bantuan) per desa. Kalau begitu kan penggunaan dana desa untuk BLT DD bisa optimal," ucap bupati yang akrab disapa Jekek ini. 

Dicontohkan Jekek, di satu kecamatan yang memiliki 18 desa, hanya 435 warga didaftarkan untuk bisa mendapat BLT DD. Hal tersebut dinilainya kurang pas.

Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan data warga miskin, waktu pendataan diperpanjang hingga hari ini. Perangkat desa diminta menggelar musyawarah secara khusus guna membahas hal tersebut.

Di lain sisi, kaum boro yang kehilangan pekerjaan di perantauan dan masih tinggal di ibu kota bisa saja mendapatkan bantuan. “Itu masuk ke masyarakat yang terdampak (korona) karena kehilangan pekerjaan. Kami akan tunggu hasil verifikasi faktual terakhir BLT DD. Dana desa bisa kok didistribusikan ke masyarakat di perantauan," ujar dia.

Namun, Jekek mewanti-wanti penerima BLT DD tidak boleh ada duplikasi. Misalnya, keluarga A, bapaknya sudah dapat bantuan pangan nontunai (BPNT) , anaknya merantau dan kehilangan pekerjaan. “Mereka satu KK (kepala keluarga). Bapaknya sudah dapat (bantuan), apa si anak bisa dapat? Tidak bisa karena dianggap duplikasi," ucapnya.

Meskipun begitu, jatah si ayah bisa dialihkan ke anaknya. Contoh lainnya, jika dalam satu rumah terdapat lebih dari satu KK, maka masing-masing KK berhak mendapatkan bantuan.

"Program itu bisa menyasar rumah tangga, jiwa, dan KK. KK miskin kami 116 ribu, 333 ribu jiwa yang miskin. Yang disasar saat ini adalah KK. Ini yang cukup dilematis," tandasnya. (al/wa/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia