alexametrics
Jumat, 29 May 2020
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

DPRD Ingatkan Soal Data, Warga Punya Mobil & Pegawai Bank Dapat Bansos

18 Mei 2020, 11: 35: 38 WIB | editor : Perdana

Penyerahan bansos kemensos oleh Bupati Karanganyar, beberapa waktu lalu

Penyerahan bansos kemensos oleh Bupati Karanganyar, beberapa waktu lalu (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – PDIP Karanganyar mengingatkan Pemkab Karanganyar agar jeli dan teliti dalam mendata calon penerima bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu menyusul banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah.

Ketua DPC PDIP Karanganyar Bagus Selo mengungkapkan, seluruh program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tersebut memang bagus. Namun dengan catatan, penyalurannya harus tepat sasaran dan sesuai dengan data yang ada di masyarakat. 

"Kami harap pendataan hati-hati. Ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) mendata. Menyatukan data ini kan enggak gampang. Hati-hati dan teliti supaya tidak tumpang tindih dan mengurangi gejolak. Pemerintah mengejar waktu sebelum Lebaran supaya bisa lekas didistribusikan," kata Bagus. 

Pihaknya mengaku saat ini memantau pengalokasian dan pemanfaatan anggaran Pemkab Karanganyar. Terutama yang digunakan untuk penanganan dampak Covid-19. Informasi yang dia terima, masih ada sejumlah warga yang belum mendapat bantuan program jaring pengaman sosial. 

"Kami pantau anggaran pemerintah untuk bantuan warga terdampak Covid-19 biar tepat sasaran dan data tidak tumpang tindih. Di luar itu, harapan kami bisa dialokasikan dari kabupaten," imbuh pria yang juga Ketua DPRD ini.

Perlu diketahui, di masa pandemi ini pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah hingga Pemkab Karanganyar menyalurkan bantuan sosial. Seperti BST, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program keluarga harapan (PKH), program sembako, kartu prakerja, dan lain-lain.

Setiap program bantuan melibatkan dinas terkait di daerah, seperti dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dispermades), dan dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM (disdagnakerkop dan UKM).  

Disisi lain, beberapa bantuan yang diterima oleh masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran. ”Ada beberapa masyarakat yang punya mobil dan kerja di bank, tapi mereka malah dapat bantuan. Katanya data dari RT, tapi setelah diserahkan ke pemerintah desa, data itu berubah," kata Candra, salah seorang ketua RT di Desa Blulukan, Colomadu. (rud/adi/ria)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia