alexametrics
Jumat, 05 Jun 2020
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

Bupati Karanganyar Tetap Kekeh Kebijakan Izinkan Salat Id Berjamaah

22 Mei 2020, 13: 08: 50 WIB | editor : Perdana

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menjadi imam salat id, tahun lalu di salah satu kecamatan.

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menjadi imam salat id, tahun lalu di salah satu kecamatan. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Pernyataan Bupati Karanganyar Juliyatmono yang mempersilakan digelarnya salat Id berjamaah bagi warganya, baik di tanah lapang maupun di beberapa masjid, menuai tanggapan banyak pihak. Hal ini wajar karena pernyataan yang cukup kontorversial itu dianggap tak sejalan dengan imbauan pemerintah pusat yang meminta masyarakat melaksanakan salat Id di rumah saja.

Selain Karanganyar, pimpinan daerah Tegal hingga Kudus juga sempat membuat statemen untuk  membolehkan salat Id berjamaah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah mencoba menanyakan kebijakan tersebut ke bupati Karanganyar.

"Kalau Kota Tegal, saat saya konfirmasi, wali kotanya bilang tidak begitu, dia meralat pernyataanya. Untuk Kabupaten Kudus, belum ada laporan soal ini. Saya menyarankan kepada semuanya, mari kita ikuti aturan untuk salat Idul Fitri di rumah saja," ujar Ganjar.

Gubernur meminta semua bupati/wali kota di Jateng satu suara terkait penyelenggaraan salat Idul Fitri 1441 H mendatang. Sesuai kebijakan pemerintah, salat Id tidak dianjurkan dilaksanakan berjamaah di masjid atau lapangan, melainkan di rumah masing-masing. 

Ganjar mengatakan, MUI Jateng sudah memberikan petunjuk tentang tata cara salat Id di rumah. Naskah khotbah disiapkan lebih singkat, tetapi tidak mengurangi syarat rukun pelaksanaan ibadah itu.

"Kepala keluarga yang jadi imam dan khotib, bisa bapak atau putra yang sudah dewasa. Khotbahnya juga sudah disiapkan lebih singkat. Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa mencegah," tegasnya.

Ganjar ikut menyadari, memang ada banyak pertimbangan bupati/wali kota di Jateng untuk mengambil tindakan semacam memperbolehkan pelaksanaan salat Id berjamaah. Namun sebenarnya, lanjut Ganjar, syarat untuk melakukan itu sangat ketat. Pemerintah daerah harus memastikan penyelanggara salat Id berjamaah bisa mengendalikan dan menerapkan protokol kesehatan Covid. Selain itu, daerah yang bersangkutan bukan zona merah, melainkan hijau alias tidak ada kasus positif Covid-19.

"Tapi problemnya, kalau ada yang OTG (orang tanpa gejala), ini kan tidak bisa terdeteksi. Kekhawatiran kami, kalau OTG ini menjadi bagian dalam kegiatan itu, kan sulit mengontrolnya," terangnya.

Apalagi, banyak orang saat ini yang masih nekat mudik dari daerah zona merah. Apabila salat Id diizinkan, bukan tidak mungkin akan terjadi penularan. "Meskipun jarak sudah diatur, tapi tanpa sadar orang bersalaman, berdekatan. Itu ada potensi yang membahayakan," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku punya maksud dari kebijakan yang dibuatnya itu. “Ini juga belajar new normal namanya,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada beberapa langkah yang akan dibuat. Mulai dari peserta salat Id akan dicek menggunakan termogun di pintu masuk, lalu dianjurkan juga membawa sajadah masing-masing. 

“Selesai salat langsung pulang. Tanpa ada tradisi salaman dan berkerumun. Dalam hati juga terus berdoa semoga Covid-19, bisa segera berlalu,” terangnya.

Juliyatmono mengakui sudah merespons pertanyaan gubernur soal kebijakannya. “WA (WhatsApp) group bupati wali kota se-Jateng kan ada. Di sana Pak gub konfirmasi (ke saya) apakah benar seperti (pernyataan) yang di medsos, terus kami jawab, betul Pak saya yang bertanggung jawab. Semuanya akan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya. (flo/jpnn/rud/nik/ria)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia