alexametrics
Senin, 06 Jul 2020
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Prosesi Pernikahan saat Pandemi Covid-19

Tunda Halal Tak Menjadi Soal

25 Mei 2020, 16: 00: 59 WIB | editor : Perdana

SAH: Ijab qabul yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Petugas KUA dan mempelai mengenakan masker serta sarung tangan. Undangan yang hadir juga dibatasi maksimal sepuluh orang

SAH: Ijab qabul yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Petugas KUA dan mempelai mengenakan masker serta sarung tangan. Undangan yang hadir juga dibatasi maksimal sepuluh orang (KANTOR KEMENAG SURAKARTA FOR RADAR SOLO)

Share this      

Niat hati ingin segera menempuh hidup baru, namun harus tertunda karena Covid-19 menyerang Indonesia sejak Maret. Wabah ini membuat 19 pasangan di Kota Surakarta menunda menikah dan tiga lainnya membatalkan secara administratif.

DATA Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta, terdapat 309 pasangan dari lima kecamatan di Kota Bengawan melangsungkan pernikahan. Paling banyak diurus di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, yakni 78 pasangan. Disusul KUA Laweyan dan KUA Jebres, masing-masing 76 dan 67 pasangan. Sementara KUA Pasar Kliwon dan KUA Jebres mencatat 46 dan 42 pernikahan.

Jumlah pernikahan turun pada April, yakni sebanyak 197 pasangan. Terdiri dari 56 pasangan diurus oleh KUA Banjarsari, 52 pasangan di KUA Laweyan, 40 pasangan di KUA Jebres, 29 pasangan di KUA Pasar Kliwon dan 20 pasangan di KUA Serengan. 

Pada Mei hingga hari ke-13, tercatat 39 pasangan mendaftar menikah. Sebanyak 12 pasangan di KUA Banjarsari, 12 pasangan di KUA Laweyan, delapan pasangan di KUA Jebres, lima pasangan di KUA Serengan, dan dua pasangan di KUA Pasar Kliwon.

“Kemudian ada 15 pasangan yang menyatakan menunda ijab qabul pada April dan empat pasangan menunda pada Mei. Seringkali penundaan itu terkait prosesi resepsi. Mereka sudah pesan tempat, sudah bayar DP (down payment), kalau memang (resepsi) tidak bisa dilaksanakan sekarang, ya sudah sekalian ijabnya nanti bareng resepsi. Akhirnya memilih mundur,” beber Pelaksana tugas (Plt) Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Surakarta Achmad Arifin kemarin (19/5).

Menurutnya, ada tiga pasangan yang membatalkan persyaratan nikah secara administratif. Misalnya warga Cemani ingin akad di gedung di Kelurahan Sumber sehingga mendaftar di KUA Banjarsari. Karena pandemi, akhirnya memilih akad di daerah asal, otomatis ditulis Kantor Kemenag Kota Surakarta batal.

Pihak Kantor Kemenang tidak dapat menghalangi penundaan dan pembatalan akad nikah karena hal tersebut mutlak hak pengantin dan keluarga. Selain itu, melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Agama memperbolehkan penundaan pelaksanaan pernikahan selama pandemi.

Dalam SE Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tersebut berisi imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

“Pada nomor 3 SE dijelaskan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA. Pertama, pelayanan akad nikah di KUA harus membatasi orang yang mengikuti prosesi maksimal sepuluh orang. Calon pengantin dan keluarga yang mengikuti akad harus membasuh tangan dan menggunakan masker. Petugas, wali nikah, dan calon pengantin laki-laki wajib menggunakan sarung tangan,” urai Arifin.

Poin berikutnya, SE mengatur soal aturan prosesi akad nikah di luar KUA yang kurang lebih sama. Hanya saja, ruangan yang digunakan harus diatur sesuai protokol kesehatan. 

“Aturan terkait penyelenggaraan nikah ini dilakukan penyesuaian tiga kali. Hingga akhirnya tidak diperkenankan untuk diadakan di luar kantor KUA,” jelasnya.

Aturan tersebut dibuat untuk menjaga agar pelaksanaan akad nikah berlangsung dengan baik dan kesehatan masyarakat terjamin. Meski beberapa pasangan mencoba melakukan negosiasi, namun akhirnya semua memahami jika aturan dibuat demi kebaikan bersama.

“Paling mereka ngeyel tentang jumlah peserta yang datang di akad. Kami sendiri ada aturan, jika jumlahnya lebih dari sepuluh orang, penghulu berhak tidak hadir atau menolak menikahkan,” tandas dia.

Kemenag memahami keinginan keluarga mempelai menyaksikan momen sakral sekali seumur hidup tersebut. Namun, menghindari risiko penularan Covid-19 jauh lebih mulia dibandingkan memaksakan diri untuk menyaksikan akad nikah.

“Harapannya masyarakat taat aturan pemerintah dan semua berdoa aga pandemi segera selesai,” pungkas Arifin. (irw/wa)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia