alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Anak Rusunawa Terancam Tak Dapat Sekolah di Sekitar Tempat Tinggalnya

30 Mei 2020, 07: 37: 01 WIB | editor : Perdana

Rusunawa Jurug dan rusunawa lain di Solo dihuni oleh keluarga yang belum tentu ber-KTP dengan domisili wilayah sekitar. Hal ini yang meyulitkan anak-anak rusunawa dalam PPDB online tahun ini.

Rusunawa Jurug dan rusunawa lain di Solo dihuni oleh keluarga yang belum tentu ber-KTP dengan domisili wilayah sekitar. Hal ini yang meyulitkan anak-anak rusunawa dalam PPDB online tahun ini. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 secara online atau daring (dalam jaringan) menggunakan satu akun berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Bila itu diterapkan, warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terancam tidak mendapatkan sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Surakarta Ekya Sih Hananto mengatakan, warga rusunawa rata-rata tidak memiliki NIK sesuai alamat rusunawa. Mereka menggunakan NIK berdasarkan tempat tinggal sebelumnya. Ekya mencontohkan penghuni rusunawa Semanggi banyak yang ber-KTP Mojosongo atau Banjarsari.

“Di Semanggi paling dekat SMP Negeri 11. Tapi mereka KK (kartu keluarga) masih di Mojosongo. Kalau dasarnya NIK otomatis tidak boleh di sekolah itu (SMP Negeri 11). Mesti dapatnya di zona Mojosongo. Lha seperti ini solusinya bagaimana?” katanya, kemarin (29/5).

Bagi yang memiliki saudara di alamat rusunawa, lanjut Ekya, bisa menggunakan jalur hubungan keluarga. Namun kalau tidak, otomatis harus sekolah dengan jarak yang jauh. “Padahal mereka rata-rata tidak mampu, kemudian tidak semua punya sepeda. Kasihan lah,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan memiliki pandangan yang sama. Dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi warga rusunawa. Status kependudukan warga rusunawa dianggap sebagai sebuah dilema.

“Di satu sisi, rusunawa ditetapkan bukan hunian permanen. Maksimal menghuni 5 tahun. Kalau mau pindah KK di RT setempat, rata-rata RT nggak mau. Sementara rusunawa menjadi salah satu program primadona pengentasan persoalan perumahan. Mohon jadi catatan saja untuk dinas pendidikan,” kata Putut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Etty Retnowati mengakui persoalan kependudukan warga rusunawa dalam PPDB masih mengambang. Dalam petunjuk teknis (juknis) tidak diatur khusus terkait warga rusunawa.

“Itu belum ada juknisnya. Kita lihat kasuistisnya saja nanti di lapangan. Sebab, kalau itu masuk juknis akan banyak yang nebeng di situ (rusunawa). Apalagi kalau boleh menggunakan surat domisili. Dikeluarkan satu, geger sak ndunyo,”ucap Etty.   

Terpisah Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memastikan warga rusunawa akan mendapatkan haknya. Bahkan dia menjamin mereka akan sekolah sesuai dengan zona tempat tinggalnya. “Rusunawa semua sekolah. Yang Semanggi juga semua di SMP Negeri 11. Sudah begitu,” tegasnya. (irw/bun/ria)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia