alexametrics
Senin, 06 Jul 2020
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Wali Kota Solo: New Normal, Anak Sekolah Dilarang ke Mal!

03 Juni 2020, 12: 41: 59 WIB | editor : Perdana

Mal menerapkan protokal kesehatan pencegahan Covid-19 kepada pengunjung.

Mal menerapkan protokal kesehatan pencegahan Covid-19 kepada pengunjung. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Pemkot Surakarta akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anak usia sekolah selama kejadian luar biasa (KLB). Salah satunya adalah larangan anak-anak mengunjungi pusat perbelanjaan alias mal.

Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan, beroperasinya kembali pusat perbelanjaan berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan. Dia mendapat laporan kalau kondisi mal sudah mulai ramai. Termasuk di dalamnya banyak anak-anak usia sekolah.

“Kami atur perwali yang mengatur khusus larangan anak-anak mendatangi pusat perbelanjaan. Anak-anak usia sekolah akan lebih baik berada di rumah selama pandemi,” katanya, kemarin. 

Larangan tersebut, lanjut Rudy, akan disertai penertiban oleh petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP). Petugas penegak perda tersebut akan menyisir setiap mal. Bila ditemukan anak-anak, maka diminta untuk kembali ke rumah. Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan sang anak. 

“Karena kalau dari data, katanya imun anak tinggi itu ternyata salah. Bahkan, angka kasus Covid-19 anak-anak juga besar. Meski di Solo tidak ada kasus anak usia sekolah,” terangnya.

Di sisi lain, wali kota juga mempertimbangkan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dari rumah selama kejadian luar biasa (KLB) Covid-19. Dia melihat banyak anak-anak yang tidak serius mengikuti proses belajar mengajar.

“Malah seperti libur mereka itu. Pagi dan malam main (ke mal). Ini nggak boleh. Kita akan evaluasi. Orang tua saya minta membantu mengawasi mereka. Jadi guru di rumah masing-masing,” katanya.

Sementara, itu Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani menyebut, peraturan wali kota (perwali) terkait new normal tengah digodok. Pemkot harus koordinasi dengan seluruh pihak sebelum menelorkan aturan tersebut. (irw/bun/ria)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia