alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarsolo
Home > Sragen
icon featured
Sragen

Sragen Terapkan New Normal 10 Juni, Dimulai dari Sektor Keagamaan

05 Juni 2020, 10: 41: 02 WIB | editor : Perdana

Rapid test digelar di pasar tradisional di Sragen.

Rapid test digelar di pasar tradisional di Sragen. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN - Pemkab Sragen bakal mulai menerapkan new normal pada Rabu (10/6). Selanjutnya akan dilakukan evaluasi selama sebulan. Sebagian sektor masih memerlukan kajian mendalam untuk antisipasi meningkatnya angka kasus Covid-19.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku telah menyiapkan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum memasuki era new normal. Beberapa pekan ini pemkab sudah berhasil menekan angka Covid-19. Pertambahan kasus terbaru bukan murni dari kasus Sragen. Melainkan kasus impor dari pelaku perjalanan. 

”Tidak ada penambahan dari lokal, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah persiapan new normal,” terangnya.

Yuni menjelaskan, di era new normal nanti,  tidak semua bisa dilakukan seperti sebelum pandemi. Banyak pertimbangan, seperti sektor pendidikan dan pariwisata masih butuh kajian. Pada 10 Juni nanti akan diawali dari sektor keagamaan. Kemenag akan membuat standar operasional  prosedur (SOP) secara rinci dan rigit. Konsep dari Kemenag ini harus mendapatkan izin dari  tim gugus tugas Covid-19.

”Saya tadi sudah sampaikan akan didelegasikan ke tingkat kecamatan, mengingat di Sragen ada dua ribu lebih tempat ibadah. Jadi lebih simpel alurnya. Nanti yang akan mengecek rumah-rumah ibadah, apakah sudah siap buka apa belum dari Kemenag,” tuturnya.

Kemudian, untuk sektor perdagangan, seperti pasar tradisional dan swalayan sudah disiapkan dalam waktu dekat ini. Kalau ada pedagang atau pengusaha melanggar, mereka akan menerima konsekuensi. 

”Kami punya kewenangan menutup. Dan regulasi ini akan kami payungi secara hukum lewat peraturan bupati. Di dalamnya ada sanksi apabila tidak mematuhi protokol Covid-19. Sebulan pelaksanaan akan kami evaluasi,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto menjelaskan, penetapan kejadian luar biasa (KLB) korona di Sragen sudah  tidak diperlukan. Sebab, sudah muncul keppres, yang berhak menetapkan kondisi KLB adalah pemerintah pusat. ”Berdasarkan keppres, daerah tidak perlu menetapkan kegawatan atau kondisi luar biasa, terkecuali pemerintah pusat mencabut keppres tersebut,” terangnya. (din/bun/ria)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia