alexametrics
Senin, 06 Jul 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Aduan Bansos di Klaten Terbanyak Kedua, Ombudsman: Jangan Takut Lapor!

05 Juni 2020, 11: 23: 58 WIB | editor : Perdana

Penyerahan BLT di Desa Banyuripan, Kecamatan Bayat oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, kemarin (4/6).

Penyerahan BLT di Desa Banyuripan, Kecamatan Bayat oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, kemarin (4/6). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah telah membuka kanal pengaduan pada lima sektor sejak Mei. Meliputi bantuan sosial (bansos), keamanan, keuangan, pelayanan kesehatan, dan transportasi.

Per 28 Mei, terdapat tujuh pengaduan dari Klaten yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng terkait bansos. Berdasarkan data yang diterima Jawa Pos Radar Solo, jumlah tersebut menempatkan Klaten dengan pengaduan terbanyak kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

“Semua aduan yang masuk dari Kabupaten Klaten langsung kami tindak lanjuti. Ternyata saat dilakukan pengecekan di lapangan, (mereka yang layak dapat bantuan) ternyata tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akhirnya di-cover dengan BLT (bantuan langsung tunai),” jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, Kamis (4/6).

Ditegaskan Farida, distribusi bansos harus mendapatkan perhatian serius. Oleh sebab itu, saat pengaduan masuk langsung dilakukan validasi aduan dari pelapor. Termasuk menguraikan kronologi dan dokumen untuk melengkapi laporan. Seperti foto terkait peristiwa yang dilaporkan.

“Setelah dilakukan validasi, kami teruskan ke pemkab bersangkutan. Misalnya ada kaitannya dengan provinsi, ya kita teruskan ke provinsi agar segera ditindaklanjuti. Termasuk Pemkab Klaten,” ungkap dia.

Pengecekan laporan bansos dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pengurus RT dan RW. Itu guna memastikan penerima bansos masuk dalam alokasi pemerintah pusat, pemprov atau pemkab.

Farida memastikan seluruh pangaduan bansos dari Kabupaten Klaten telah diselesaikan. “Untuk daerah lainnya sudah kami koordinasikan langsung dengan video conference. Tinggal (laporan dari) Tegal saja yang memang belum kami koordinasikan karena tidak bisa hadir dalam video conference,” jelasnya.

Lebih lanjut diterangkan Farida, kanal pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terus dibuka dan diperbarui datanya setiap pekan. Pengaduan soal bansos bisa dilakukan dengan seluruh kanal. Seperti website, email, dan WhatsApp (WA) center 08119983737.

“Terutama yang lebih dekat (lapor) ke RT/RW, sehingga sangat diharapkan membangun komunikasi aktif. Termasuk  melalui kanal yang disediakan pemprov, pemkab, dan pemkot. Jangan takut melapor karena itu bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terutama dalam hal bansos,” papar dia.

Sementara itu, kemarin (4/6) dilakukan penyerahan secara simbolis BLT di Desa Beluk dan Banyuripan, Kecamatan Bayat oleh Bupati Klaten Sri Mulyani.

Pelaksana tugas Camat Bayat Supardiyono mengaku telah mengantisipasi data ganda hingga salah sasaran distribusi bansos. “Untuk meng-cover warga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah sebenarnya melalui BLT ini. Tapi yang menjadi kendala, bantuan sembako dari provinsi belum turun, sedangkan BST sudah memasuki tahap II,” jelasnya. (ren/wa/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia