alexametrics
Senin, 06 Jul 2020
radarsolo
Home > Features
icon featured
Features

Mencoba Berpikir Positif dalam Penerapan New Normal, Mungkinkah?

21 Juni 2020, 17: 41: 04 WIB | editor : Perdana

Oleh: Hanif Prahita Pramana, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS

Oleh: Hanif Prahita Pramana, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS

Share this      

Oleh: Hanif Prahita Pramana, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS

INDONESIA akan menerapkan “new normal” di beberapa wilayah. Tercatat empat provinsi dan 25 kabupaten/kota bersiap menerapkan tatanan baru ini. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, melengkapi PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), resmi dirilis.

Memang, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Pembukaan sektor ekonomi, menimbang sembilan sektor zona hijau, siap dibuka kembali. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia telah siap menghadapi tatanan baru new normal?  

Beberapa kritik dilayangkan kepada pemerintah, di antaranya dari Ketua DPR RI Puan Maharani, menilai pemerintah terlalu terburu-buru dalam penerapan new normal. Melihat berbagai tempat tentu berbeda karakternya, contohnya adalah pasar, mal, sekolah dan tempat kerja sehingga perlu dibuat aturan teknis tersendiri. Kemudian, apakah Rumah Sakit (RS) telah mampu menguji, isolasi, tracing kontak sudah memadai.

Terlebih, Puan mengusulkan pemerintah punya kurva prediksi dan telah melakukan langkah antisipasi jika muncul gelombang dua setelah penerapan new normal. Sejalan dengan Puan, ketua pengurus harian YLKI Tulus Abadi menyatakan bahwa skenario new normal masih teralu dini, karena pemerintah dinilai belum mampu mengendalikan penyebaran, ditunjukkan dengan kenaikan kurva kasus positif. 

Kondisi di Lapangan

Kasus positif di Indonesia mencapai 41.431 per tanggal 17 Juni 2020 dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara mengungguli Singapura.  Dr. Dewi Nur Aisyah, Ahli Epidemologi dan Informatika Penyakit Menular dari Tim Pakar GTPPC-19, mengemukakan bahwa kenaikan angka kasus Covid-19 dipengaruhi oleh banyak faktor. Jumlah pemeriksaan yang semakin banyak mempengaruhi kenaikan rata-rata kasus harian.

Dengan kata lain, apabila angka positivity rate menunjukkan hasil yang sama, berarti tidak ada perbaikan meski jumlahnya bertambah. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak cemas dan mengartikan perburukan telah terjadi. Penambahan kasus positif semakin tinggi, karena jumlah pemeriksaan juga semakin banyak.

Data dari Done Emprit LP3ES edisi “New Normal Apakah Kita Siap?” diperoleh mapping data hasil SNA media sosial twitter periode 16 Mei – 5 Juni, menunjukkan terdapat perbedaan cukup signifikan sebelum dan sesudah Presiden melakukan kunjungan ke mall di Bekasi menjelang penerapan new normal. Jika sebelumnya cuitan terbanyak adalah #Covid-19 dan #BersiapMenujuNewNormal, tetapi setelahnya mulai merebak kesadaran masyarakat dengan menggunakan hastag #TatanKehidupanBaru, #DisiplinPolaHidupBaru dan #RakyatDukungNewNormal. Meskipun demikian, beberapa masyarakat juga masih menyuarakan penolakan, seperti kasus positif masih tinggi, kurva naik, tes masih kecil, potensi gelombang kedua hingga menganggap new normal sebagai perang tanpa senjata. 

Koordinasi Kementerian

Merespons keputusan pemerintah tentang penerapan new normal, beberapa perencanaan komunikasi dan kebijakan dikeluarkan kementerian. Kementerian Agama menyampaikan Surat Edaran (SE) No.15 Tahun 2020 mengatur kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah, kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, serta aturan jika rumah ibadah digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan. Sehingga, rumah ibadah dapat menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran virus.

Selanjutnya, SE MenPANRB No.58/2020 mengatur sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru. Dan, tak ketinggalan Keputusan Mendikbud bersama tiga kementerian lain membatasi penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi. Dari aktivitas perdagangan, SE Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 mengatur pasar, swalayan, restoran mall hingga tempat hiburan dalam pemulihan aktivitas selama new normal dan tata cara pekerja selama dalam perjalanan, di tempat kerja, dan saat tiba di rumah juga telah ada petunjuk teknisnya. 

Berlajar dan Evaluasi Negara Lain 

Beberapa negara telah menerapkan skenario new normal dengan hasil penerapan dapat dikategorikan berhasil atau gagal. Iran menerapkan new normal 11 April, akibat tekanan ekonomi. Hasilnya, menurut The New York Times, mereka kembali lumpuh dengan penambahan, bahkan hingga dua kali lipat dari semula, karena tidak menerapkan protokol kesehatan dan jumlah tes yang rendah. Pakistan, untuk menyelamatkan pekerja, ekonomi dan bisnis kecil juga membuka aksesnya. Dengan minimnya tenaga medis dan faskes, protokol kesehatan dan jumlah tes yang kurang juga menjadikan grafik kembali naik.

Negara lain yang mengalami pelonggaran dan terjadi bumerang kasus adalah India dan Meksiko. Namun, adakah negara yang berhasil menerapkan? Malaysia, Vietnam, dan Hongkong menjadi negara dengan pelonggaran pembatasan yang dinilai cukup berhasil. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tes yang kontinu, dan siaga ketika ada kasus baru, mereka mulai bangun dari tidur panjang yang masih dialami negara lain.

Berkaca pada negara berhasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan negara harus terus menerapkan tracking, testing, treatment agar aktivitas berjalan dengan baik. Serta diimbangi dengan monitoring dan evaluasi protokol kesehatan di masing-masing sektor dengan tujuan mencegah second wave atau gelombang kedua dan masyarakat patuh atas protokol kesehatan. 

Komunikasi kepada Masyarakat 

Perubahan new normal memaksa kita untuk cepat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan lingkungan untuk kembali beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga dapat mengatasi pandemi dari aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini sesungguhnya membawa masyarakat dalam kondisi anomali, ketidakpastian, kerumitan, dan ketidakjelasan sehingga memaksa masyarakat untuk terus mencari informasi yang relevan. Mengutip Noah Harrari dalam Time, bahwa pertahanan terbaik melawan patogen adalah bukan isolasi, melainkan informasi.  

Apakah pemerintah telah melakukan perencanaan komunikasi kebijakan yang sesuai? Komunikasi strategis diperlukan, karena masyarakat sebagai implementator kebijakan akan mampu, mengerti, dan melaksakan dengan baik tujuan pemerintah. Kebijakan komunikasi pemerintah dikeluarkan melalui Kantor Staf Presiden (KSP) berupa Protokol Komunikasi Publik, sebagai petunjuk teknis untuk Indonesia dalam menyampaikan informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat (hasil adopsi dari protokol WHO). Protokol ini mempunyai tujuan jelas, dengan melakukan analisis situasi dan telah menetapkan target audiens. 

Bagaimanakah agar seluruh lapisan masyarakat mengerti akan kebijakan pemerintah, terlebih telah terkoordinir aturan pelaksanaan dari masing masing kementerian? Pemerintah telah melakukan komunikasi secara efektif melalui berbagai media. Namun, penulis berpendapat bahwa sosialisasi masif ke masyarakat bukan hanya tugas pemerintah pusat dan daerah. Kita seharusnya juga ikut berperan dalam mensosialisasikan, minimal keluarga terdekat dan kolega. 

Misalnya, bukan hanya berita negatif yang harus viral. Perkembangan adanya Mobile Lab BSL-2 BPPT guna tes masal, 136 laboratorium siap uji sampel, iklan layanan masyarakat stop stigma negatif pasien, dan adanya ilmuwan dari LBM Eijkman yang telah menetapkan beberapa whole genome sequnces (WGS) atau merinci identitas virus dari pasien yang ada di Indonesia sehingga data tersebut bermanfaat bagi penelitian lanjutan untuk lebih memahami epidemologi virus, pengembangan vaksin, dan juga obat antivirus, merupakan berita baik yang perlu juga kita ketahui.

Tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi harmoni dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Kunci penularan adalah besarnya mobilitas dan interaksi masyarakat sehingga protokol jaga jarak merupakan hal wajib karena efektif menurunkan risiko penularan hingga 85 persen. 

Tim Komunikasi GTPPC-19, dr. Reisa Broto Asmoro mengemukakan bahwa beradaptasi dengan kebiasaan baru adalah sebuah jalan keluar, yang hampir seluruh dunia menerapkannya. Selama vaksin belum ditemukan dan kita pun ingin hidup terus berlangsung, maka jangan kalah dengan pandemi Covid-19. Penulis menggarisbawahi, masyarakat harus memberikan kepercayaan (trust) bahwa pemerintah sedang mengusahakan secara terus menerus untuk dapat meningkatkan testing, tracing dan, treatment secara masif.

New normal akan diawasi dan dilakukan bertahap, serta dievaluasi bahkan dapat dihentikan bila situasi kembali memburuk. Dan terakhir, di negara manapun yang menerapkan new normal, kedisiplinan, kejujuran masyarakat dan kesadaran kolektif atas protokol kesehatan merupakan hal utama. Dengan semangat gotong-royong di semua lini, kita pasti mampu melewati semua tantangan ini. (*)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia