alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Soal Zonasi, Calon Siswa yang Satu RW dengan Sekolah Otomatis Diterima

23 Juni 2020, 17: 52: 12 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggelar rapat evaluasi bersama tim panitia PPDB 2020.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggelar rapat evaluasi bersama tim panitia PPDB 2020.

Share this      

SEMARANG – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jateng tak luput dari berbagai keluhan yang masuk. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun langsung mengambil langkah evaluasi dengan mengumpulkan tim panitia PPDB 2020 di kantornya, Selasa (23/6). 

Dalam rapat banyak hal yang dibahas, mulai zonasi, surat keterangan domisili (SKD), sertifikat kejuaraan, dan lainnya. Satu per satu persoalan dievaluasi Ganjar bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri serta panitia PPDB lainnya.

Hal yang paling disorot Ganjar adalah persoalan jarak zonasi. Sebab, Ganjar sendiri menerima banyak laporan keluhan soal jarak zonasi yang ditetapkan. Ada beberapa kasus, di mana rumah calon siswa berdekatan dengan sekolah, namun terlempar akibat jarak yang digunakan adalah kantor desa.

"Ini fakta dan terjadi. Dia rumahnya nempel di sekolah, tapi tergeser karena jarak kantor kelurahan dengan sekolah lebih jauh. Hal-hal semacam ini harus dibenahi," ucapnya.

Gubernur pun meminta dinas pendidikan segera mencari solusi. Dan saat ini, sudah ditetapkan solusinya.  Yakni dengan memperpendek jarak zonasi.

"Nantinya, setiap calon siswa yang berada di lingkungan satu RW dengan sekolah, maka otomatis akan diterima karena jaraknya pasti dekat dengan sekolah," terang Ganjar.

Selain persoalan zonasi, ada pula persoalan di mana beberapa kecamatan di Jateng belum memiliki sekolah negeri. Setidaknya ada 17 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Tengah yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK atau SLB negeri.

Ganjar pun mengusulkan adanya solusi khusus, yakni membuka kelas jarak jauh di daerah-daerah itu atau membangunkan sekolah baru. Ia meminta dinas pendidikan segera menghitung kemungkinan penerapan sekolah jarak jauh. Sambil menyiapkan itu, ia juga meminta disdik mulai memetakan daerah mana yang bisa dibangun sekolah baru.

"Sekolah jarak jauh ini yang bisa segera direalisasikan, bisa menggunakan fasilitas SMP di daerah itu. Pemprov siap membiayai. Tinggal saya minta dinas pendidikan segera membicarakan hal ini dengan bupati/wali kota terkait pemanfaatan fasilitas SMP di sana," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan, terkait persoalan zonasi sudah mendapat solusi. Yakni diukur dari RW setempat.

"Jadi kalau ada calon siswa yang tempat tinggalnya satu RW dengan sekolah, maka langsung diterima," ucapnya.

Jumeri juga mengomentari terkait beberapa daerah yang tidak memiliki sekolah. Dikatakan dia, untuk memfasilitasi calon siswa dari daerah yang tidak memiliki sekolah, pihaknya telah memberi poin khusus bagi mereka sebesar 2,25. Poin itu setara dengan nilai sertifikat tingkat kabupaten yang dapat digunakan untuk bertarung melalui jalur prestasi.

"Jadi, calon siswa bisa masuk menggunakan poin nilai raport, poin kejuaraan, dan tambahan poin 2,25 itu," ucap Jumeri. (bay/ria)

(rs/bay/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia