alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Ganjar Temukan Modus Dompleng KK: Harus Ada Evaluasi Sistem Zonasi!

24 Juni 2020, 23: 12: 11 WIB | editor : Perdana

Ganjar mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng pada H-1 penutupan PPDB online. Dia menemukan modus baru menyiasati sistem zonasi yang dilakukan orang tua siswa.

Ganjar mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng pada H-1 penutupan PPDB online. Dia menemukan modus baru menyiasati sistem zonasi yang dilakukan orang tua siswa.

Share this      

SEMARANG - Persoalan penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu (aspal) dalam pendaftaran PPDB 2020 mulai terurai dengan banyaknya pendaftar yang akhirnya mencabut berkas mereka. Namun, ada modus baru yang digunakan orang tua siswa guna mengakali sistem zonasi, yakni dompleng kartu keluarga (KK).

Modus dompleng KK itu ditemukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat inspeksi mendadak (sidak) proses PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6). Dalam sidak itu, Ganjar menemukan adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMAN 3 Semarang.

Untuk mengakali sistem, orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang tinggal dekat SMAN 3 Semarang. Orang tua yang bersangkutan nekat memindahkan dan menitipkan nama anaknya ke KK orang Semarang tersebut. Namun, sebenarnya sang anak tetap tinggal di Bali dan sebelumnya juga bersekolah di sana.

Untuk mengklarifikasi temuan kasus itu, Ganjar pun langsung menelepon orang tua siswa di Denpasar. "Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," tanya Ganjar.

Dari percakapan tersebut, orang tua siswa mengaku jika anaknya mendompleng KK salah satu keluaga di Semarang. Hingga saat ini, sebenarnya sang anak masih tinggal di Denpasar.

"Anak saya setahun terakhir tinggal di Denpasar bersama saya, Pak. Memang saya ingin menyekolahkan anak saya di Semarang biar bisa bareng simbahnya. Memang surat yang menyatakan bahwa anak saya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019 itu tidak benar, Pak," jawab perempuan itu.

Dari keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan. Bahkan, aduan soal kasus ini juga banyak datang dari masyarakat.

Tak cukup menelepon orang tua siswa, Ganjar pun melakukan klarifikasi ke salah satu lurah di Kota Semarang yang diketahui telah mengeluarkan surat keterangan itu. Bahkan, Ganjar langsung mendatangi kantor lurah tersebut, namun ternyata sudah tutup.

Sore hari, lurah yang dimaksud datang menemui Ganjar dan dilakukan pertemuan secara tertutup, juga bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.

"Tadi saya coba konfirmasi ke lurahnya, dan dia bilang bahwa untuk mengeluarkan SKD, patokannya ya KK. Pada level ini memang tidak ada yang keliru, meski setelah diverifikasi tentang anak ini SMP-nya di mana, tinggalnya di mana, orang tua di mana, ternyata ada beberapa yang tidak benar," terang Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, praktik dompleng KK ini telah menjadi modus baru untuk mengakali sistem zonasi dalam PPDB. Bahkan, hal ini telah terbaca sejak tahun lalu.

"Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini," tegasnya.

Tanpa adanya evaluasi dan perubahan sistem, Ganjar yakin modus-modus seperti dompleng KK dan akal-akalan surat keterangan domisili (SKD) ini akan terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Bahkan, nantinya akan banyak orang tua siswa nekat menitipkan anak-anak mereka ke keluarga di sekitar sekolah yang diincar, sejak setahun sebelum pendaftaran.

"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan menumpang atau dompleng KK pada beberapa orang. Ini perlu dievaluasi," tandas Ganjar. (bay/ria)

(rs/bay/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia