alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Mulai 1 Juli, Klaten Terapkan Sanksi Tahan KTP jika Tak Pakai Masker

25 Juni 2020, 13: 28: 25 WIB | editor : Perdana

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Sanksi tegas diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bagi masyarakat yang kedapatan tak kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sanksinya penahanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Klaten menyebut sanksi berlaku per 1 Juli.

Penerapan sanksi ini setelah terjadi ledakan penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Bersinar. Jelang penerapan sanksi, dilakukan sosialisasi selama sepekan ini lewat berbagai media.

“Tidak bermasker, e-KTP ditahan satpol PP (satuan polisi pamong praja). Kalau statusnya pelajar, didata lalu diteruskan ke dinas pendidikan (disdik) dan sekolah yang bersangkutan,” tegas Koordinator Pusdalops Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Klaten Ronny Roekmito, kemarin (24/6).

Ronny yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten ini menambahkan, patroli gabungan gencar dilakukan di hari pertama penerapan sanksi. Baik di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Melibatkan satpol PP, TNI, Polri, dan dinas perhubungan (dishub).

Bagi yang kedapatan tidak pakai masker, diberi surat keterangan pelanggaran dan penahanan e-KTP. Selanjutnya, akan dikembalikan jika yang bersangkutan sudah mengenakan masker. Sanksi berlaku bagi siapapun. Termasuk warga luar daerah yang melintas di wilayah Kota Bersinar. “Kalau rumahnya dekat, silakan ambil masker dulu. Sanksi yang kami terapkan untuk mengedukasi masyarakat,” urainya.

Selama patroli, tim gabungan menyisir perusahaan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan ruang publik. Termasuk rumah makan, angkringan, hingga kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinator Gugus Tugas Bidang Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Sip Anwar menambahkan, sosialisasi gencar dilakukan pekan ini. Termasuk pendekatan secara persuasif.

“Bagi yang kedapatan tidak pakai masker dan tidak bawa e-KTP, kami lakukan pembinaan. Sedangkan untuk pelajar, kami peringatkan untuk disiplin ke depannya,” bebernya. (ren/fer/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia