alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Jateng
icon featured
Jateng

Total 13.834 Pendaftar Gunakan SKD, Ganjar: Cek Kebenaran Berkasnya!

25 Juni 2020, 20: 42: 47 WIB | editor : Perdana

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kembali menggelar sidak di hari terakhir PPDB SMA/SMK, Kamis (25/6).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kembali menggelar sidak di hari terakhir PPDB SMA/SMK, Kamis (25/6).

Share this      

SEMARANG – Di hari terakhir penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK, Kamis (25/6), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Gubernur datang sesaat setelah proses PPDB resmi ditutup, pukul 16.00.

Ganjar mengecek berbagai hal selama sidak. Salah satu yang disorot adalah banyaknya penggunaan surat keterangan domisili (SKD). Disdikbud mencatat ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD saat mendaftar. Namun, dari jumlah itu ada 1.007 berkas SKD yang dicabut karena terindikasi asli tapi palsu (aspal). 

”Setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa problem. Di antaranya SKD. Hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD. Di antaranya 1.007 calon siswa beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu," kata Ganjar.

Dengan banyaknya penggunaan SKD tersebut, Ganjar menegaskan kepada seluruh petugas PPDB untuk cermat dan ketat melakukan verifikasi dan validasi. Sebab, sebelumnya Ganjar sendiri sempat menemukan pengguna SKD yang ternyata memang benar-benar aspal.

Untuk itu, tak menutup kemungkinan masih banyak SKD abal-abal dari para pendaftar. ”Saya kemarin sudah menemukan, saya telepon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka, saya minta seluruh SKD untuk mengecek kebenarannya," tegasnya.

Diakui gubernur, meluruskan dan membongkar kebohongan- kebohongan terkait berkas PPDB ini memang tidak mudah. Baik soal SKD yang aspal maupun dompleng kartu keluarga (KK). Banyak orang yang mencoba menekan gubenur maupun wakil gubernur. 

"Tekanan luar biasa, sampai Pak wagub namanya dicatut. Alhamdulillah Pak wagub langsung mengklarifikasi. Maka, kami mohon maaf kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu. Ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya," papar Ganjar.

Setelah PPDB SMA/SMK ditutup, disdikbud akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi. "Sampai hari ini checkingnya sudah ketat. Dari dinas ngecek dan sistemnya bagus. Selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Jumeri mengatakan, pihaknya segera menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1 hingga 8 Juli.

"Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan," kata dia.

Jumeri menegaskan, apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, maka calon siswa akan dicoret. Dia pun meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan adanya kecurangan. (bay/ria)

(rs/ria/bay/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia