alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

PPDB SMP Solo Hapus Syarat KK Minimal 1 Tahun, Nebeng KK Tetap Dicoret

27 Juni 2020, 07: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Calon siswa mendatangi Disdik Surakarta karena panik server PPDB SMP sempat down, Jumat (26/6).

Calon siswa mendatangi Disdik Surakarta karena panik server PPDB SMP sempat down, Jumat (26/6). (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO - Berkaca banyaknya indikasi kecurangan selama PPDB SMA/SMK di Jawa Tengah, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surakarta tidak memberlakukan aturan kartu keluarga (KK) minimal harus setahun. Bagi KK di bawah satu tahun tidak perlu melampirkan surat keterangan domisili (SKD).

“Solo tidak menerapkan SKD karena menimbang ada tiga kelurahan baru. Secara otomatis KK warga juga berubah. Selain itu, penerapan SKD akan membebani kelurahan tersebut. Alasan kedua, kami tidak menerapkan kebijakan satu tahun usia KK,” terang Sekretaris Disdik Solo Dwi Ariyanto. 

Namun, antisipasi kecurangan tetah dilakukan. Seluruh data calon siswa telah ada di data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surakarta. Hal ini akan memudahkan disdik untuk mengidentifikasi data KK calon siswa.

“Untuk mengantisipasi kecurangan, kami indentifikasi dulu hubungan anak dengan KK. Kalau famili lain, tidak ada hubungan darah maka saya keluarkan secara otomatis dari sistem. Meski itu KK dalam kota,” terangnya. 

Dwi menjelaskan, masih ditemui orang yang memanfaatkan celah kecurangan. Misal dengan menitipkan anak pada KK orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Selain itu, secara otomatis di KK tersebut akan tertulis keterangan famili lain. Kalau ada temuan tersebut, disdik akan melakukan verifikasi dan konfirmasi dari pendaftar dan wali murid. 

“Tentu kami akan menanyakan apa hubungan mereka. Benar ada ikatan darah atau tidak. Namun, kalau dia ini masih ada hubungan keluarga, misal anak kandung atau anak biologis, cucu, keponakan dari saudara kandung, maka boleh dan tidak apa-apa,” katanya. 

Sedangkan bagi anak sambung atau anak asuh dan anak panti asuhan juga akan diverifikasi. Pembuktiannya bisa dengan melampirkan surat keterangan yang dibutuhkan. Disdik akan membantu dalam pendaftaran. Proses verifikasi dengan keterangan famili lain ini juga dilakukan dengan meruntutkan sanak keluarga. Agar memastikan anak tersebut benar-benar ada hubungan darah. 

Dwi mengatakan, aturan tersebut memang masih memiliki celah. Karena kesadaran masyarakat mengenai kejujuran mendaftar sangat penting. Sebab, bila sampai ketahuan curang, maka otomatis akan dicoret.

“Kita mengharuskan keluarga sebagai basik data kami karena anak di bawah 17 tahun harus dalam pengawasan keluarga. Kalau ada ikatan keluarga, misal ada masalah, walinya yang harus bertanggung jawab. Kalau masih di lingkup keluarga kami boleh (KK dititipkan, Red). Dan celah ini memang menjadi modus masyarakat. Maka, harus ada kesadaran masyarakat. Karena kalau menerima famili lain nanti akan mengurangi hak-hak mereka juga,” imbuhnya. 

Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi hasil PPDB jalur afirmasi. Di mana penduduk berstatus keluarga miskin (gakin) masih terpusat di beberapa titik. Padahal, tidak semua anak gakin bisa tertampung di sekolah dalam zonasi. Maka ke depan pembatasan jalur afirmasi akan dibuat menyesuaikan lokasi yang banyak terdata gakin. 

“Evaluasi kami, kuota jalur gakin tidak flat 30 persen dan bisa 40 dengan menyesuaikan daerah itu. Karena anak gakin itu prioritas. Baru sisanya untuk kuota jalur lain. Dan ini khusus di sekolah yang mayoritas daerah itu. Ini untuk mengakomodasi dari tingkat paling bawah. Karena takutnya tidak dapat sekolah dan malah tambah mengeluarkan biaya,” terangnya. (rgl/bun/ria) 

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia