alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Anggaran APBN Baru Terserap Rp 918 M

28 Juni 2020, 14: 05: 59 WIB | editor : Perdana

Anggaran APBN Baru Terserap Rp 918 M

SOLO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten mencatat hingga 25 Juni baru terserap Rp 918 miliar anggaran dari APBN 2020 dengan totalRp 1,8 triliun yang disalurkan di daerah melalui KPPN Klaten.

Kepala KPPN Klaten Taufik Widyantoro berharap, sisa pagu senilai Rp 941 miliar atau sekitar 49,40 persen bisa terserap hingga akhir tahun.

"Sementara dana desa senilai Rp 642 miliar, sudah tersalur Rp 421 miliar atau 65,59 persen. Sebagian besar dana desa itu dialokasikan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terdampak langsung Covid-19, sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik baru tersalur Rp 20,7 miliar atau sekitar 17 persen dari alokasi Rp 122 miliar," bebernya belum lama ini.

Untuk itu, BTN Cabang Solo dan KPPN Klaten bersinergi dalam pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dalam penyediaan fasilitas pengelolaan dana dan layanan kredit.

Diwujudkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua belah pihak. Yakni Pimpinan BTN Cabang Solo Deddy Armanto dan Kepala KPPN Klaten Taufik Widyantoro.

Taufik menyambut baik kerja sama dari BTN Solo dalam pemanfaatan jasa dan layanan perbankan. Dalam penyaluran dana APBN ke sejumlah satker di derah, selama ini KPPN baru melibatkan tiga bank pemerintah, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

"Dengan keterlibatan BTN ini, satker nanti bisa memilih akan menggunakan perbankan yang mana dalam menerima dana dari pusat (APBN). Dalam menyalurkan dana APBN, KPPN Klaten yang membawahi wilayah Klaten dan Boyolali, melibatkan lebih dari 80 satker. Seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Agama, dan sebagainya," urai dia.

Pimpinan BTN Cabang Solo Deddy Armanto menuturkan, kerja sama antara BTN Solo dan KPPN Klaten ini adalah yang pertama di Indonesia. Pihaknya akan melanjutkan kerja sama serupa dengan KPPN Surakarta dan KPPN Sragen.

"Kami berharap BTN dilibatkan dalam penyaluran APBN di sejumlah satuan kerja (satker) atau lembaga struktural maupun fungsional yang ada di daerah. Dalam penyaluran dana APBN ke daerah, selama ini BTN hanya melakukan pendekatan satu per satu pada satuan kerja yang cukup banyak jumlahnya," ungkapnya.

Ditambahkan Deddy, jika ada lembaga di daerah yang mengkoordinasi dalam penyaluran dana APBN yakni KPPN, maka bukan tidak mungkin pihaknya dapat melakukan pendekatan langsung pada KPPN. (aya/wa)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia