alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Kinerja Pangan & Pertanian Masih Terkendala Anggaran & Regulasi

29 Juni 2020, 15: 42: 04 WIB | editor : Perdana

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin.

Share this      

JAKARTA – Anggota DPR RI Asal Wonogiri Hamid Noor Yasin mengingatkan pemerintah bahwa kinerja pangan dan pertanian masih banyak terbentur masalah anggaran dan regulasi.

Hamid mengatakan, target kerja 2021 yang disampaikan menteri pertanian pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (22/6) lalu, menjadi acuan konstruktif. Karena pemerintah hendak mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

Namun, kata Hamid, hingga saat ini, regulasi untuk kerja dan kinerja di lapangan dan keputusan-keputusan anggaran yang menyertainya kerap tidak sesuai. Akibatnya dari tahun ke tahun, semua tujuan sektor pangan dan pertanian hanya sekadar cita-cita.

"Kita ini bila dirunut sejarah di parlemen, sudah begitu banyak produk kebijakan legislasi yang pro kepada sektor pertanian dan pangan. Tapi ada yang bertahun-tahun dan hingga kini implementasinya tidak ada. Seperti Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perliundungan dan Pemberdayaan Petani yang sejak 6 Agustus 2013 disahkan, hingga kini implementasinya tidak ada," terang Hamid.

Ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang pangan yang disusun dengan penuh perdebatan sana-sini untuk menyusun kebijakan yang mendekati ideal. Tapi pada kenyataannya hingga sekarang impor pangan masih marak.

Padahal, amanat dalam UU itu adalah meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Kemudian, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan lain sebagainya.

"Untuk persoalan legislasi, kita ini mesti konsisten terlebih dahulu agar tujuan mulia pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan modern dapat direalisasikan. Belum lagi persoalan anggaran untuk pangan yang tidak memihak," papar politisi dari PKS ini.

Anggota Komisi IV DPR yang juga di BURT DPR ini mencontohkan kebijakan cetak sawah yang berubah-ubah hingga menjadi nol rupiah. Begitu juga kebijakan sektor pangan yang mengalami depresiasi alokasi APBN dari Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 14 triliun. Meski pada 2021 akan ada kenaikan anggaran, tetapi adanya wabah Covid-19 yang masih membayangi ini menjadikan semua tetap waspada.

"Saya mengingatkan kepada pemerintah agar lebih ketat dalam implementasi aturan yang disepakati dan efisien. Efektif dalam pengelolaan anggaran sehingga cita-cita bersama membangun sektor pertanian yang unggul dapat segera terwujud. Semua pihak pasti mendukung manakala sektor kerakyatan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dapat terpenuhi," tutup Hamid. (ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia