alexametrics
Sabtu, 11 Jul 2020
radarsolo
Home > Ekonomi & Bisnis
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Penyederhanaan Regulasi Makin Relevan, Gairahkan Ekonomi Pascapandemi

30 Juni 2020, 22: 04: 30 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi

Ilustrasi (JawaPos.com)

Share this      

SOLO – Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi semakin relevan dilakukan setelah Covid-19 terjadi. Ini demi menarik kembali investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang, baik dari dalam ataupun luar negeri.

Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim menyampaikan, saat ini, siapapun rezim atau pemimpinnya memerlukan penyederhanaan undang-undang serta regulasi lain, salah satunya adalah Omnibus Law. Seperti dalam RUU Cipta Kerja, sangat diperlukan untuk menarik kembali investor dalam dan luar negeri.

"Sejak masa reformasi, perlu diakui bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia ini cukup karut marut. Hal ini perlu diselesaikan dengan cara yang di luar kebiasaan. Omnibus Law ini bisa disebut cara yang big bang atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar-besaran. Fokusnya tentu memberikan jaminan kemudahan kepada investor, baik dalam dan luar negeri," kata Lukman dalam diskusi virtual Peluang Membangkitkan Ekonomi Pascapandemi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta, Selasa (30/6).

Upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi ini memang tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Lukman, memang biasanya selalu mencoba mengambil kebijakan baru yang terkadang sulit untuk dilakukan.

"Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo ini memang sering menyelesaikan isu-isu yang selama ini tidak pernah disentuh dan diselesaikan. Kita sudah melihat pada periode pertama, permasalahan infrastruktur mulai diselesaikan. Di periode kedua ini, masalah regulasi yang berbelit-belit juga coba diselesaikan melalui RUU Cipta Kerja ini," urainya.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga berpeluang menjadi payung hukum untuk memberikan insentif bagi para pengusaha dan pelaku UMKM. Insentif seperti kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan insentif yang lain bisa berkembang di masa setelah pandemi ini.

"Sounding adanya RUU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan gairah pembenahan regulasi di Indonesia. Pastinya ini jadi daya tarik bagi para investor," pungkas Lukman.

Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul mengungkapkan, diskusi daring yang digelar adalah sebagai upaya mengetahui kebijakan yang tengah digodok pemerintah. Utamanya kebijakan terkait era new normal saat ini. "Tidak hanya wartawan, tetapi masyarakat juga harus memahami ini," katanya. (irw/wa/ria)

(rs/irw/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia