alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Geger Siswa Lokal sekitar SMKN Puhpelem Tergusur Pendaftar Luar Daerah

01 Juli 2020, 18: 48: 34 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi susasana posko desk PPDB di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang menampung keluhan dan kesulitan calon pendaftar SMA/SMK, beberapa waktu lalu.

Ilustrasi susasana posko desk PPDB di Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang menampung keluhan dan kesulitan calon pendaftar SMA/SMK, beberapa waktu lalu. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali mengalami polemik. Kali ini, PPDB SMK di perbatasan Wonogiri mendapat sorotan.

Dari kabar yang beredar di media sosial, terdapat warga yang mengeluhkan banyaknya siswa di Kecamatan Puhpelem tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Puhpelem.

Hal itu pun dikonfirmasi oleh Camat Puhpelem Jaiman. "Benar (kabar yang beredar, Red), banyak anak yang lulus dari SMP di sini tidak diterima di SMKN tersebut," ungkap Jaiman saat dihubungi lewat telepon, Rabu (1/6).

Menurut dia, hal itu terjadi karena pendaftaran dilakukan melalui sistem online yang merupakan wewenang provinsi. Selain itu, nilai siswa dari SMP setempat kalah saing dengan lulusan dari daerah lain, termasuk siswa-siswa asal kecamatan sekitar.

Bahkan anak-anak daerah setempat itu kalah dengan pendaftar dari kabupaten di Jawa Timur, seperti Ponorogo dan Magetan. Sebab, Puhpelem sendiri berbatasan dengan Jawa Timur.

"Malah tergeser dari (siswa) luar daerah. Kita kan juga tidak mengetahui sistemnya seperti apa," paparnya.

Camat menambahkan, keluhan tersebut muncul beberapa hari belakangan. Banyak warga, bahkan kepala sekolah meminta pendapat kepadanya.

"Lha mau gimana, kita lihat aturannya kan kita tidak bisa membuat kebijakan tersendiri. Sehingga saat ini kami harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sistemnya lewat online," kata dia.

Dengan kondisi ini, banyak anak dari Puhpelem yang bersekolah ke luar daerah dengan jarak lebih jauh. Hal itu menjadi beban tersendiri bagi orang tua siswa. Sebab, otomatis biaya untuk sekolah anak bisa membengkak.

"Di Puhpelem sekolah tingkat atas sederajat cuma ada itu. Sebagian memang ada yang anaknya disekolahkan di daerah lain," bebernya.

Jaiman menuturkan, banyak warga setempat yang belum memahami perubahan sistem PPDB saat ini. Padahal, menurut dia, tujuan awal didirikannya SMKN tersebut adalah untuk menampung anak-anak Puhpelem agar tidak keluar dari wilayah. 

"Yang banyak diincar warga ya SMK, lulusannya bisa langsung kerja. SMK itu saat ini sudah berkembang baik, lulusan tahun lalu pasti ada yang dikirim ke Jepang, Hongkong, dan perusahaan-perusahaan yang bagus prospeknya," kata Jaiman.

Semenara itu, Kepala SMK Negeri 1 Puhpelem Joko Widagdo mengatakan, saat ini jumlah pendaftar yang berasal dari luar Puhpelem membeludak. "Yang dari Jawa Timur juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau awal-awal dulu ada dua, terus meningkat," ungkapnya.

Dia pun mengamini bahwa banyak calon siswa yang berasal dari Puhpelem tidak terjaring PPDB tahun ini. Alasannya karena kalah nilai dengan siswa dari daerah lain.

"Dulu kan sekolah dibangun untuk warga sekitar yang mohon maaf kemampuan ekonominya menengah ke bawah. Artinya kan dulu SMK diperuntukkan khususnya untuk warga sekitar sekolah," paparnya.

Joko menambahkan, sekolah yang didirikan pemkab itu saat ini menjadi kewenangan provinsi. Saat ini sistem PPDB pun dibuat online.

"Saya juga sedih melihat pakdhe mbokdhe (orang tua siswa) di sekitar sekolahan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kan juga bagian kami sebenarnya, menjaga keamanan sekolah, malah anaknya ora katut," jelasnya.

Untuk pendaftaran PPDB saat ini, lanjut dia, adalah menggunakan nilai raport. Sebab, tidak ada ujian nasional (UN) lantaran terjadi pandemi Covid-19. Namun, menurut Jaiman, penilaian raport pun tergantung sekolah masing-masing. Dia juga menegaskan bahwa sekolah tidak pernah pilih-pilih murid yang diterima.

”Kemarin ada rapat kepala sekolah cabang dinas beberapa kabupaten di Karanganyar. Kita usulkan, tahun depan kalau PPDB jangan seperti ini. Kita usulkan ada zonasi khusus," kata dia.

Joko mencontohkan, zonasi khusus yang diusulkan adalah calon siswa di wilayah sekitar sekolah bisa mendapat penambahan nilai. Atau ada cara lain, yang tujuannya agar calon siswa bisa belajar di sekolah wilayahnya sendiri.

"Posisi sekolah saat ini seperti ini, tidak ada kewenangan apa-apa. Saya harap warga juga bisa mengerti, saya juga sedih," tandasnya. (al/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia