alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Kisruh Anak Puhpelem Tergusur Siswa Luar Provinsi, Pilih Putus Sekolah

02 Juli 2020, 14: 12: 59 WIB | editor : Perdana

Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Sriyono.

Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Sriyono.

Share this      

WONOGIRI - Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri Sriyono mengakui banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN 1 Puhpelem. Di mana anak-anak lulusan SMP di wilayah itu harus tergusur oleh siswa dari luar provinsi saat mendaftar di SMKN 1 Puhpelem.

 "Di SMK itu, dulu sebagian besar muridnya berasal dari SMPN 1 dan SMPN 2 Puhpelem," ungkapnya.

Namun, di tahun pelajaran ini, anak-anak lulusan dari dua SMP tersebut kesulitan masuk ke SMKN 1 Puhpelem karena nilainya tidak begitu tinggi. 

"Sementara wilayah itu kan berbatasan dengan Jawa Timur. Nilai (siswa) dari sana lebih tinggi, padahal kan tidak ada UN. Misalnya di jurusan teknik mesin sepeda motor, dulu anak Puhpelem di situ sampai 80-an siswa. Tapi sekarang yang bisa masuk cuma dua," papar politisi dari PDIP itu.

Dia mengatakan, hal ini terjadi sejak PPDB menggunakan sistem online. Sehingga anak-anak dari luar daerah bisa masuk ke SMKN tersebut. Akibatnya, banyak anak lulusan SMP di Puhpelem tidak bisa melanjutkan sekolah.

"Impiannya ingin sekolah di situ. Ada yang satu RT tidak diterima. Gara-gara nilainya itu tadi, SMK kan tidak zonasi. Ya, PPDB-nya online itu," ujar Sriyono.

Lebih lanjut diungkapkan dia, saat ini banyak anak yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah. Semisal ingin melanjutkan pun, mereka harus sekolah di luar daerah atau memilih sekolah swasta. Sehingga para orang tua harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi, kos, dan lain sebagainya.

"Sampai hari ini yang telepon saya memilih berhenti sekolah dulu. Tidak tahu besok sekolah lagi atau tidak. Lha pie, rumahnya di situ tapi tidak bisa masuk. Malah dari Jawa Timur banyak yang bisa masu," kata dia.

Berapa jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah? "Kalau yang tidak lanjut jumlah pastinya belum ada. Kemarin kan baru pengumuman. Tapi yang sudah bilang ke saya tidak lanjut ada empat," paparnya.

Menurut Sriyono, mereka yang putus sekolah ini merasa jarak sekolah lain terlalu jauh. Biayanya dinilai akan lebih berat.

"Ada SMK di Poncol, Magetan tapi memang agak jauh. Anak-anak penginnya ke SMK, pertimbangannya setah lulus bisa mencari kerja. Dari SMK itu ada yang di Jepang dan perusahaan besar, menjadi daya tarik tersendiri," paparnya

Sriyono menambahkan, SMK adalah kewenangan dari Provinsi. Semestinya sekolah-sekolah yang berbatasan antarprovinsi memiliki perlakuan khusus.

"Pemerintah daerah kan mensubsidi sekolah itu, semestinya prioritasnya untuk masyarakat Jawa Tengah. Ini kan aturan (PPDB) yang bikin manusia, masak tidak bisa diatur prioritas wilayah setempat. Meskipun itu SMK," tandasnya. (al/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia