alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Warga Geruduk Balai Desa, Kecewa Penyaluran Bantuan Covid Tak Beres

10 Juli 2020, 23: 10: 40 WIB | editor : Perdana

Kelompok warga Wironanggan melakukan mediasi dengan jajaran pemerintah desa, camat, kepolisian hingga koramil.

Kelompok warga Wironanggan melakukan mediasi dengan jajaran pemerintah desa, camat, kepolisian hingga koramil. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO - Sejumlah warga Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak mendatangi kantor kepala desa setempat, Jumat (10/7). Mereka tidak puas dengan penyaluran bantuan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Sedikitnya 10 warga Desa Wironanggan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Wironanggan (AMW) mendatangi kantor kepala Desa Wironanggan, Jumat pagi. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakberesan dalam penyaluran bantuan Covid-19. 

Warga kemudian diterima oleh Kepala Desa Wironanggan Dwi Sauratmanto dan jajarannya. Kemudian, warga beraudiensi bersama camat Gatak, kapolsek Gatak, dan komandan rayon militer Gatak.

Dalam audiensi tersebut, Parmadi, 61, ketua AMW mengungkapkan, masih banyak warga Desa Wironanggan yang hingga sampai saat ini tidak menerima bantuan dampak Covid-19. Namun, justru ada warga di luar Desa Wironanggan yang menerima bantuan, bahkan ada juga warga yang menerima dobel bantuan.

"(Penyaluran) BLT (bantuan langsung tunai) Kemensos ada kesewenang-wenangan kepala desa saat melakukan pengembalian dana dari yang tidak berhak menerima. Yakni kelompok yang disenangi tetap disalurkan, sedangkan yang tidak disenangi dikembalikan ke kas negara. Meski sebenarnya mereka sama-sama tidak berhak menerima," kata Parmadi.

Kemudian, penyaluran sembako jaring pengaman sosial (JPS) APBD kabupaten maupun provinsi disinyalir tidak sesuai dengan data yang dilaporkan. Parmadi mencontohkan, ada warga yang masuk dalam daftar penerima, namun kenyataannaya tidak mendapatkan bantuan.

"Bahkan saat dikonfirmasi saat itu kades menjawab ‘tak kasihkan wong edan rapopo, kuwi aku sing kuoso’ (tak kasihkan orang gila tidak apa apa, itu saya yang berkuasa, Red). Lalu, ada sekelompok warga yang tidak menerima, namun dalam waktu semalam bisa mengubah data. Disinyalir berita acara laporan penyaluran bantuan JPS tidak sesuai dengan penerima  di lapangan," papar dia.

Selain itu, banyak warga yang menerima bantuan dampak Covid-19 dobel. Yang bersangkutan sudah menerima BLT, namun juga mendapat JPS. Sementara masih banyak warga yang belum mendapat bantuan.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Wironanggan Dwi Sauratmanto mengatakan bahwa penyaluran bantuan sudah sesuai aturan yang berlaku. Untuk BLT dana desa (BLT DD), merujuk pada Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT DD.

"Calon penerima BLT DD adalah keluarga miskin yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis menahun, non PKH, non BPNT, dan non Kartu Prakerja," kata Dwi.

Kemudian, jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT DD. Selanjutnya, data penerima BLT DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku. Calon penerima BLT DD harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

"Lalu, dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah desa khusus (musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT DD, yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kepala desa bersama perwakilan badan permusyawaratan desa (BPD)," tutur dia.

Dokumen yang sudah ditandatangani itu kemudian disampaikan untuk mendapatkan pengesahan, di mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada camat. Selanjutanya, penyaluran BLT DD dari APBDes dapat dilakukan secara tunai atau nontunai kepada penerima BLT sebagaimana telah diatur oleh bupati.

"Metode penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19," ucap Dwi.

Camat Gatak Sumi Rahayu yang memediasi pertemuan itu mengatakan bahwa warga ingin meminta klarifikasi ke pemerintah desa. Kemudian, dilakukan mediasi dan berjalan lancar. Solusinya pun sudah disepekati.

"Pemerintah desa bersedia melakukan perbaikan ke depan, baik di bidang pembangunan maupun distribusi bantuan. Terkait bantuan, akan adu data. Warga menyerahkan data siapa saja yang belum menerima, lalu dikroscek dengan data milik pemerintah, diperhatikan juga kuota penerimanya," tandas Sumi. (kwl/ria)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia