alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarsolo
Home > Sragen
icon featured
Sragen

21 SMP Negeri di Sragen Kekurangan Murid, Tetap Dapat BOS

11 Juli 2020, 01: 09: 28 WIB | editor : Perdana

Kegiatan literasi di salah satu SMP di Sragen sebelum pandemi Covid-19.

Kegiatan literasi di salah satu SMP di Sragen sebelum pandemi Covid-19. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri secara online di Sragen telah usai. Namun, masih ada 21 sekolah kekurangan siswa. Kondisi ini tak lepas dari banyak faktor. Mulai persaingan antarsekolah hingga menyusutnya jumlah siswa lulusan sekolah dasar (SD).

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Prihantomo mengatakan, di Sragen ada 49 SMP negeri. Pada PPDD ini baru 28 sekolah sudah penuh kuotanya. ”Masih ada 21 (sekolah) kekurangan siswa. Antara lima hingga 10 siswa di setiap sekolah. Jadi tidak sampai 10 persen,” ujarnya, Jumat (10/7).

Sejauh ini, sekolah yang terpantau tidak memenuhi kuota terbanyak ada di SMPN 2 Sumberlawang. Masih ada 80 kuota siswa kosong.”Mungkin dari pihak sekolah menetapkan daya tampungnya terlalu tinggi. Apalagi di daerah itu ada MTs (madrasah tsanawiyah) dan banyak sekolah lainnya,” ujarnya.  

Kekurangan kuota siswa juga dialami SMP swasta di Sragen. Sebab, pada tahun ini lulusan SD juga berkurang. Penyebab lain, lulusan SD melanjutkan ke MTs dan pondok pesantren (ponpes).

Sekolah yang tidak memenuhi target tetap mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, kondisi tersebut sesuai jumlah siswa. Otomatis bila jumlah siswa berkurang, maka bantuan yang diterima juga lebih sedikit.

Kepala Disdikbud Sragen Suwardi mengatakan, rata-rata sekolah yang tidak memenuhi kuota berada di pinggiran. Kalau di wilayah perkotaan kondisinya cukup untuk menampung siswa. Sebab, penduduknya sangat padat.

“Faktornya memang tidak bisa diprediksi. Dari hasil cek lapangan, para lulusan SD sudah mendapat sekolah, meski tidak di bawah disdikbud. Ada yang ke pondok dan lainnya. Yang jelas, mereka tetap bisa sekolah,” ujar dia.

Tidak hanya SMP, kekurangan kuota juga dirasakan di tingkat SD. Terutama di sekolah pedesaan. Namun, mereka tetap mendapat dana BOS. Meski dalam ketentuan sekolah dituntut untuk memenuhi kuota. “Misal untuk SD minimal 60 siswa. Namun, tidak mungkin sekolah ditutup meski kurang memenuhi kuota. Jadi, meski tidak memenuhi kuota, tetap dapat dana BOS sampai saat ini,” ujarnya. (din/bun/ria) 

(rs/din/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia