alexametrics
Jumat, 14 Aug 2020
radarsolo
Home > Ekonomi & Bisnis
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Stimulus Pajak UMKM Dipermudah, Insentif 0,5% Ditanggung Pemerintah

21 Juli 2020, 12: 24: 05 WIB | editor : Perdana

Para pelaku UMKM akan mendapat insentif pajak 0,5 persen yang ditanggung pemerintah.

Para pelaku UMKM akan mendapat insentif pajak 0,5 persen yang ditanggung pemerintah. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Stimulus pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 diperluas guna menyasar lebih banyak sektor usaha. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapat insentif pajak 0,5 persen yang ditanggung pemerintah.

“Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong. Atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan surat keterangan, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan,” beber Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama, kemarin (20/7).

Bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu mendapat insentif pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah. Juga pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat.

“Ini berarti karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja. Tapi diberikan secara tunai kepada pegawai,” jelasnya. 

“Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk semua cabang. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KITE,” imbuh Hestu.

Sementara wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu, pada perusahaan KITE, dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh impor.

Hestu menyebut penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 431 bidang industri dan perusahaan KITE.

“Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan angsuran PPh sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan, dari yang sebelumnya setiap tiga bulan. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bidang industri dan perusahaan KITE,” urainya.

Untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, sehingga mendapat fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

“Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 431 bidang industri dan perusahaan KITE,” tandasnya. (aya/wa/ria)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia