alexametrics
Jumat, 02 Oct 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Objek Wisata Klaten Mulai Dibuka, Batasi Pengunjung Hanya 20 Persen

15 Agustus 2020, 17: 28: 38 WIB | editor : Perdana

Penyemprotan disinfektan di Candi Plaosan, Juli lalu.

Penyemprotan disinfektan di Candi Plaosan, Juli lalu. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Pemkab Klaten menepati janjinya dalam memulai tatanan kenormalan baru (new normal). Setelah memulai pembelajaran tatap muka per 24 Agustus, kini giliran objek wisata yang dibuka. Pembukaan secara bertahap mulai 6 Agustus.

Objek-objek yang dibuka, sementara baru wisata alam yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes). Menyusul objek wisata cagar budaya atau heritage yang sudah dibuka per 11 Agustus. Pembukaan itu sesuai surat edaran (SE) tentang pelaksanaan tatanan kenormalan baru dalam penyelenggaraan kepariwisataan pada masa pandemi Covid-19.

“Masih bertahap, namun menerapkan protokol kesehatan ketat guna mencegah penyebaran Covid-19. Untuk sementara baru wisata alam yang dikelola desa yang dapat izin buka,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Klaten Sri Nugroho.

Sri Nugroho menambahkan, sebelum dibuka, sudah dilakukan simulasi pada medio Juli lalu. Harapannya, jangan sampai muncul klaster baru dari sektor pariwisata.

“Wisata alam Bukit Sidoguro yang dikelola pemkab, sementara belum dibuka dulu. Soalnya masih dalam pembangunan dengan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar dari APBN. Kalau sudah jadi, baru dibuka,” imbuhnya.

Sri Nugroho berharap pengelola objek wisata berkomitmen dalam menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan thermo gun. Pengelola dituntut pandai dalam membatasi jumlah pengunjung. Menghindari potensi kerumunan.

“Selama masa percobaan, maksimal hanya boleh 20 persen dari total daya tampung pengunjung. Kemudian bertahap naik jadi 50 persen kalau berjalan baik. Pegawai atau karyawan harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),” terangnya.

Pengelola juga wajib berkoordinasi dengan perangkat desa. Terkait penyediaan mekanisme penanganan situasi darurat Covid-19 di objek wisata. Di antaranya dokter dan paramedis.

“Kegiatan usaha di sektor kepariwisataan ini akan dievaluasi secara berkala. Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta tingkat penularan dan status kerawanan kebencanaan wilayah. Termasuk tingkat kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” urainya.

Sementara itu, objek wisata air sejauh ini belum dibuka. Masih menunggu instruksi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). “Termasuk berkoordinasi dengan ahli kesehatan untuk dilakukan kajian dan analisa terlebih dahulu,” bebernya. (ren/fer/ria) 

(rs/ren/per/JPR)

 TOP