alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

469 Kecamatan Masuk Rencana Tata Ruang di Laut Lepas

06 September 2020, 20: 55: 48 WIB | editor : Perdana

FGD Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang digelar BNPP di Jogja.

FGD Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang digelar BNPP di Jogja.

Share this      

JOGJA – Sebanyak 469 kecamatan di Indonesia masuk dalam ranah rencana tata ruang di laut lepas. Data ini disampaikan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Boytenjuri.

“Totalnya ada 469 kecamatan di 74 kabupaten/kota, 12 provinsi yang masuk ke dalam ranah rencana tata ruang di laut lepas,” papar Boytenjuri dalam focus group discussion (FGD) Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara di Jogja, belum lama ini.

Lebih lanjut Boytenjuri menguraikan, rekapitulasi kecamatan perbatasan negara dengan laut lepas terdiri dari 12 provinsi, yaitu Aceh (delapan kabupaten/kota, 56 Kecamatan), Sumatera Utara (sembilan kabupaten/kota, 92 kecamatan). Lalu Sumatera Barat (tujuh kabupaten/kota, 47 kecamatan), Bengkulu (tujuh kabupaten/kota, 44 kecamatan), dan Lampung (lima kabupaten/kota, 49 kecamatan).

Sedangkan, di wilayah pulau Jawa, terdapat Banten (empat kabupaten/kota, 22 kecamatan), Jawa Barat (lima kabupaten/kota, 28 kecamatan), Jawa Tengah (empat kabupaten/kota, 18 kecamatan), Daerah Istimewa Yogyakarta (tiga kabupaten/kota, 13 kecamatan), dan Jawa Timur (delapan kabupaten/kota, 41 kecamatan). Juga di Bali (tujuh kabupaten/kota, 28 kecamatan), dan Nusa Tenggara Barat (tujuh kabupaten/kota, 31 kecamatan).

Boytenjuri mengakui, rencana tata ruang kawasan perbatasan negara (RTR-KPN) dengan laut lepas belum ditetapkan dan masih berupa materi teknis. Meski sampai saat ini telah ditetapkan delapan RTR-KPN melalui peraturan presiden.

“Sampai saat ini dari sembilan RTR-KPN telah ditetapkan delapan RTR-KPN yang ditetapkan melalui peraturan presiden. Namun, RTR-KPN dengan laut lepas belum ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Boytenjuri, kegiatan FGD Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara dengan laut lepas ini dilakukan untuk menemukan dan mengenali isu-isu strategis dan permasalahan kawasan perbatasan negara dengan laut lepas. Di mana berperan sebagai wilayah terdepan dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta sumber saya alamnya, serta memberikan masukan dalam penyusunan materi teknis RTR-KPN dengan laut lepas.

Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat pemerintah daerah di lima provinsi, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama yang terkait dengan bidang penataan ruang daerah, pejabat dari pemerintah daerah di 23 kabupaten/kota, para pejabat dan staf pada biro dan asdep di lingkungan BNPP. Rapat juga disiarkan melalui pertemuan visual atau zoom meeting. (yun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia