alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Penetapan RTR-KPN Jadi Komitmen Pemerintah Wujudkan Beranda Depan NKRI

06 September 2020, 22: 06: 05 WIB | editor : Perdana

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara menggelar forum group diacussion. 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara menggelar forum group diacussion. 

Share this      

JOGJA – Pemerintah berkomitmen untuk mengubah kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Ini dilakukan dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR-KPN) yang bisa menjadi acuan dalam pembangunan kawasan perbatasan negara.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara Suhadjar Diantoro dalam acara focus group discussion (FGD) Kebijakan Penataan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara di Jogja, baru-baru ini. Menurut Suhadjar, urgensi penyusunan RTR-KPN adalah karena menjadi dasar penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan kementerian/lembaga.

Selain itu, menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara. Lalu, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara di berbagai bidang.

“RTR - KPN memiliki peran sangat penting dan strategis terhadap batas kedaulatan, termasuk pulau-pulau kecil terluar titik garis pangkal dan beranda depan negara,” ungkapnya.

Suhadjar menyebutkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Penetapan dan pengaturan kawasan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimaksudkan untuk percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah.

“Selain itu, penetapan kawasan strategis juga bertujuan meningkatkan daya saing. Terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan guna menunjang daya saing suatu kawasan, yaitu infrastruktur, inovasi, teknologi, dan kompetensi tenaga kerja,” ujarnya.

Suhadjar menambahkan, kawasan perbatasan negara merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Definisi kawasan perbatasan berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Yaitu merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan negara berada di kecamatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar kurang lebih 99.090 kilometer persegi. Memiliki kawasan yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, baik wilayah darat maupun laut.

“Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG),” urainya. (yun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia