alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Camat di Perbatasan Negara Punya Tugas & Tantangan Lebih Berat

10 September 2020, 15: 15: 12 WIB | editor : Perdana

Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Suhajar Diantoro.

Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Suhajar Diantoro.

Share this      

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro menilai, camat perbatasan mempunyai tugas dan tantangan lebih banyak dan lebih berat dibandingkan camat yang bertugas di wilayah lain.

"Camat di perbatasan itu tugasnya banyak, tantangannya lebih berat dan berbeda dibandingkan wilayah lainnya di kota," kata Suhajar di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Suhajar menuturkan, camat di perbatasan mempunyai kewenangan yang banyak, mulai dari teken izin mendirikan bangunan (IMB), surat jual beli tanah, serta mengurus pengungsi. Sebagai contoh pengungsi Rohingya yang terdampar di laut. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh camat di ibukota. 

Oleh karena itu, camat perbatasan yang mengemban tugas di batas negara tidah boleh dianggap hal sepele. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk mengubah perbatasan menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi saya minta tolong jangan menganggap enteng persoalan ini. Karena dalam teori manajemen, putaran sebuah roda ditentukan oleh mata rantai yang terlemah. Tanggung jawab kita semua memperkuat seluruh mata rantai manajemen pemerintahan republik. Termasuk orang yang ada di tempat tersulit, terpencil, terdepan, terluar, dan di pulau-pulau yang hanya bisa ditembus dengan kapal besar karena gelombang di atas 4 meter, atau di tengah hutan yang hanya ditembus dengan mobil. Beberapa kecamatan tidak punya mobil dan tidak bisa ditembus mobil,” papar Suhajar.

Suhajar sendiri pernah menjadi camat Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau (1993-1995) dan camat Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau (1999-2000) yang merupakan daerah perbatasan negara. Menurut dia, tugas camat adalah mengkoordinir dan merangkul semua kekuatan masyarakat yang ada di perbatasan negara.

Soal jalur tidak resmi tempat masuknya barang-barang ilegal, mengontrol bantuan sosial, serta cara menguatkan semangat kebangsaan masyarakat di perbatasan negara merupakan contoh kecil masalah yang diselesaikan oleh camat perbatasan.

"Camat perbatasan sangatlah penting untuk membantu mengurus hal-hal seperti ini dan mendata agar bansos sampai ke tangan masyarakat. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman," tegas dia.

Rencananya dalam waktu dekat BNPP akan menyelenggarakan Forum Dialog Camat Kawasan Perbatasan di dua lokasi, yakni Batam dan Ambon. Acara ini akan diikuti oleh camat perbatasan negara secara daring. (yun/ria)

Camat Perbatasan Negara Punya Tantangan Lebih Berat dibanding Wilayah Lain

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro menilai, camat perbatasan mempunyai tugas dan tantangan lebih banyak dan lebih berat dibandingkan camat yang bertugas di wilayah lain.

"Camat di perbatasan itu tugasnya banyak, tantangannya lebih berat dan berbeda dibandingkan wilayah lainnya di kota," kata Suhajar di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Suhajar menuturkan, camat di perbatasan mempunyai kewenangan yang banyak, mulai dari teken izin mendirikan bangunan (IMB), surat jual beli tanah, serta mengurus pengungsi. Sebagai contoh pengungsi Rohingya yang terdampar di laut. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh camat di ibukota. 

Oleh karena itu, camat perbatasan yang mengemban tugas di batas negara tidah boleh dianggap hal sepele. Apalagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk mengubah perbatasan menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi saya minta tolong jangan menganggap enteng persoalan ini. Karena dalam teori manajemen, putaran sebuah roda ditentukan oleh mata rantai yang terlemah. Tanggung jawab kita semua memperkuat seluruh mata rantai manajemen pemerintahan republik. Termasuk orang yang ada di tempat tersulit, terpencil, terdepan, terluar, dan di pulau-pulau yang hanya bisa ditembus dengan kapal besar karena gelombang di atas 4 meter, atau di tengah hutan yang hanya ditembus dengan mobil. Beberapa kecamatan tidak punya mobil dan tidak bisa ditembus mobil,” papar Suhajar.

Suhajar sendiri pernah menjadi camat Serasan, Kabupaten Kepulauan Riau (1993-1995) dan camat Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau (1999-2000) yang merupakan daerah perbatasan negara. Menurut dia, tugas camat adalah mengkoordinir dan merangkul semua kekuatan masyarakat yang ada di perbatasan negara.

Soal jalur tidak resmi tempat masuknya barang-barang ilegal, mengontrol bantuan sosial, serta cara menguatkan semangat kebangsaan masyarakat di perbatasan negara merupakan contoh kecil masalah yang diselesaikan oleh camat perbatasan.

"Camat perbatasan sangatlah penting untuk membantu mengurus hal-hal seperti ini dan mendata agar bansos sampai ke tangan masyarakat. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman," tegas dia.

Rencananya dalam waktu dekat BNPP akan menyelenggarakan Forum Dialog Camat Kawasan Perbatasan di dua lokasi, yakni Batam dan Ambon. Acara ini akan diikuti oleh camat perbatasan negara secara daring. (yun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia