alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

28.772 UMKM Ajukan Bansos Produktif, Belum Tentu Semua Lolos Seleksi

12 September 2020, 10: 52: 38 WIB | editor : Perdana

Pelaku UMKM saat antre mendaftarkan diri ke Disdagnakerkop dan UMKM Karanganyar beberapa waktu lalu.

Pelaku UMKM saat antre mendaftarkan diri ke Disdagnakerkop dan UMKM Karanganyar beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

Share this      

KARANGANYAR – Jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan pemerintah sebesar Rp 2,4 juta mencapai 28.772 orang. Namun demikian, tidak semua pendaftar bisa menerima bantuan karena masih harus diseleksi.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Karanganyar. Program bantuan sosial (bansos) produktif ini direncanakan cair September ini.

Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan UKM Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Adolfus Joce Bau mengaku, pendaftaran dibuka lima tahap sejak Agustus. Total pendaftarnya mencapai 28.772 pelaku UMKM.

”Tahap kelima kemarin ada 7.210 pelaku UMKM yang memenuhi syarat,” terang pria yang kerap disapa Oce itu.

Jumlah tersebut melebihi penghitungan rata-rata, yakni 23.000 pelaku UMKM. ”Kalau kemarin kami hitung rata-rata di kabupaten/kota, sekitar 23.000 UKM bisa punya kesempatan mendapatkan bantuan tersebut. Tapi untuk di Karanganyar justru melebihi penghitungan itu,” teranganya.

Oce menambahkan, dinas hanya bisa mengajukan data ke pemerintah pusat. Untuk proses verifikasi lanjutan ada di tangan Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta bank yang akan menyalurkan bantuan tersebut.

Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi menjelaskan, pemohon harus memperhatikan sejumlah persyaratan. Seperti tidak memiliki piutang dan memiliki saldo rekening maksimal Rp 2 juta. Serta memiliki izin usaha mikro kecil (IUKM).

”Kalau pemohon itu masuk ke jaring pengaman sosial (JPS), proses verifikasi akan lebih mudah dilakukan. Dan data itu tentunya ada di kementerian,” terang Martadi. (rud/adi/ria)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia