alexametrics
Selasa, 24 Nov 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

2 Perangkat Desa Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Ratusan Juta

24 Oktober 2020, 22: 33: 41 WIB | editor : Perdana

Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andriyansyah Rithas Hasibuan.

Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andriyansyah Rithas Hasibuan. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Jajaran Polres Klaten menangani dua kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana desa. Yakni ST, bendahara salah satu desa di Kecamatan Jogonalan dan NW, mantan kapala desa (kades) di Kecamatan Klaten Selatan.

Kasus yang menyeret ST bermula dari proyek pembangunan gedung pertemuan. Menelan anggaran Rp 500 juta, dan sudah turun Rp 250 juta. Akibat perbuatan ST, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 347 juta.

“Digunakan ST untuk keperluan pribadinya. Hasil penyelidikan, pelaku tak hanya menikmati uang Rp 250 juta saja. Tetapi juga anggaran lainnya. Seperti pengadaan kursi yang tidak sesuai nominal. Juga penerimaan pajak yang sudah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara,” terang Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Andriyansyah Rithas Hasibuan.

ST juga menilep pajak pertambahan nilai (PPN) dana desa tahap III di 2018. Hasil penyidikan, menetapkan ST sebagai tersangka, bulan ini. Namun, dia tidak ditahan. Mengingat yang bersangkutan selalu kooperatif terhadap kepolisian selama proses penyidikan.

“Pelaku sudah mengembalikan kerugian negara Rp 250 juta. Tetapi kan masih ada kerugian lainnya sekitar Rp 97 juta yang belum dikembalikan,” imbuh Andriyansyah.

ST diketahui ikut mencalonkan diri sebagai kades. Tetapi gagal saat pencoblosan. “Kami meminta keterangan sejumlah saksi. Mulai dari perangkat desa hingga tim pengelola kegiatan (TPK) desa. Atas perbuatannya, pelaku kami sangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) Tipikor,” terang kasat reskrim.

Kasus lainnya menyeret NW, mantan kades di Kecamatan Klaten Selatan. Menilep dana desa tahun anggaran 2018/2019 dengan total kerugian negara mencapai Rp 242 juta. Di antaranya pemotongan PPN dan pajak penghasilan (PPh) yang tidak disetorkan ke kas negara. 

“Kemudian rehab BUMDes (badan usaha milik desa) yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Juga pembangunan talut saluran air yang tidak direalisasikan. Padahal uangnya sudah habis,” beber kasat.

Kepolsian sudah meminta keterangan dari saksi, seperti perangkat desa hingga TPK. Hasilnya, NW ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. “Kedua kasus tipikor ini merupakan hasil temuan dari kepolisian. Kasus ini bisa dilaporkan dan identitas pelapor kami rahasiakan,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Klaten Jajang Prihono mengaku terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejauh ini, belum ada temuan materiil. Melainkan sebatas administrasi.

“Sejak pandemi Covid-19, kami buat kebijakan mengedepankan proses pendampingan daripada audit. Pemeriksaan regular kami drop. Kami fokus konsultasi dan pendampingan penanganan Covid-19. Terutama pengadaan dan refocusing anggaran karena sudah ada aturan yang berjalan,” tandasnya. (ren/fer/ria) 

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya