alexametrics
Minggu, 17 Jan 2021
radarsolo
Home > Karanganyar
icon featured
Karanganyar

Bupati Karanganyar Keukeuh Naikkan UMK, Investor Ancam Kabur

16 November 2020, 11: 58: 56 WIB | editor : Perdana

Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Bupati Karanganyar Juliyatmono. (RADAR SOLO PHOTO)

Share this      

KARANGANYAR – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karanganyar mengancam tidak akan memberikan rekomendasi terhadap sejumlah investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Karanganyar.

Apindo menilai langkah bupati yang mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 dan disesuaikan dengan kenaikan dari upah minimum provinsi (UMP) sebesar 3,27 persen, tidak sesuai slogan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang pro-investasi. Hal itu sangat memberatkan pengusaha di Bumi Intanpari.

Ketua Apindo Kabupaten Karanganyar Edy Dharmawan mengaku, langkah kebijakan bupati terkait dengan usulan UMK yang diajukan ke provinsi sangatlah memberatkan pengusaha di Karanganyar. Apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi.

”Sampai saat ini Pak bupati tidak pernah memihak teman – teman pengusaha, makanya nanti akan kami sampaikan ke investor yang akan masuk ke Karanganyar untuk bisa membatalkan karena pemerintah tidak ada keberpihakan,” terang Edy.

Bupati Juliyatmono mengusulkan UMK 2021 sesuai kenaikan UMP yakni 3,27 persen dari UMK saat ini. Jika dihitung berada di angka Rp 2.055.000.

Diungkapkan Edy, sebelum dilakukan rapat dewan pengupahan, Apindo sebelumnya pernah bertemu dengan bupati dan dalam pembahasan tersebut. Bupati mendukung masukan dari Apindo. Lantaran situasi pandemi seperti ini.

”Pak bupati awalnya memang setuju dengan masukan Apindo. Malah beliau juga sempat bilang kalau dinaikkan duite sopo (uangnya siapa,Red) kondisi seperti ini,” beber Edy.

Dengan adanya usulan tersebut, dikhawatirkan beban harga pokok produksi yang dioleh oleh sejumlah pengusaha mengalami kenaikan signifikan. Lantaran untuk UMK sendiri juga mengalami kenaikan.

”Kami sudah memberikan gambaran, kalau dinaikan imbasnya akan sangat besar. Karena acuan teman – teman pengusaha untuk bisa investasi di wilayah salah satunya melihat UMK itu,” tegasnya.

Sementara itu, bupati menegaskan pengusaha masih diberi kesempatan untuk melakukan perundingan dengan serikat pekerja di masing – masing perusahaan untuk menentukan nilai UMK teresebut.

”Keputusan menggunakan formula yang sama dengan provinsi, yakni dinaikkan menjadi 3,27 persen dari UMK sekarang. Pemprov saya kira juga sudah memmperhitungkan. Dan bukan berarti saya berpihak ke buruh, kalau ada masalah bisa itu nanti dimusyawarahkan antara pengusaha di perusahaan dengan serikat,” ucap bupati. (rud/adi/ria)

(rs/rud/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news