alexametrics
Sabtu, 05 Dec 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

Perpanjang Status Tanggap Darurat Erupsi Merapi, Siapkan BTT Rp 130 M

18 November 2020, 09: 10: 59 WIB | editor : Perdana

Pantauan aktivitas Merapi dari pos induk di Pendapa Pemkab Klaten, kemarin (17/11).

Pantauan aktivitas Merapi dari pos induk di Pendapa Pemkab Klaten, kemarin (17/11). (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN – Status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Klaten diperpanjang sepekan, mulai 17-24 November. Hal ini diperkuat Surat Keputusan (SK) Bupati Klaten Nomor 360/325 Tahun 2020 terkait perpanjangan status tanggap darurat tersebut.

Dalam SK bupati itu, perangkat daerah juga diimbau segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk masyarakat. Terkait langkah-langkah antisipasi penanganan bencana.

Pemasalahan biaya yang muncul sebagai dampak penetapan keputusan tersebut, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kabupaten Klaten.

Sejauh ini Sekretaris BPBD Klaten Nur Tjahjono Suharto belum bisa memastikan, apakah ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengajukan anggaran belanja tidak terduga (BTT) atau belum. Pengajuan tersebut harus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Klaten.

“Benar, ada perpanjangan status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi di Klaten. Soal OPD yang mengajukan BTT, belum saya cek,” terangnya.

Kepala BPKD Klaten Muh. Himawan Purnomo menambahkan, belum satu pun OPD mengajukan BTT. Namun, dia mengaku BTT bisa dicairkan 1 x 24 jam. “Syaratnya hanya dua. Yakni SK status tanggap darurat dan rencana kebutuhan belanja (RKB). Sudah cukup. BTT saat ini sekitar Rp 130 miliar,” ungkapnya.

BTT sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan,  prinsipnya bisa digunakan untuk kegiatan yang belum direncanakan. Tapi harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya terkait status darurat.

“BTT bisa langsung dicairkan karena ini bencana alam. Ditambah penetapan status tanggap darurat. Proses BTT mudah, tapi jangan dianggap menggampangkan. Perlu diperkuat pertanggungjawabannya nanti,” paparnya.

Dengan tersedianya BTT, BPBD berharap segala kebutuhan menghadapi erupsi Merapi terpenuhi. Terutama kebutuhan pengungsi dari kawasan rawan bencana (KRB) III, yang saat ini sudah berada di tempat evakuasi sementara (TES) Desa Balerante dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang.

Sementara itu, pasca perpanjangan status tanggap darurat, aktivitas Merapi terus dipantau pos induk di Pendapa Pemkab Klaten. Pos tersebut diisi personel dari Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, hingga BPBD. (ren/fer/ria)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya