alexametrics
Jumat, 04 Dec 2020
radarsolo
Home > Sukoharjo
icon featured
Sukoharjo

Gugatan Class Action Warga Kragilan ke Direktur PDAM & Bupati Ditolak

20 November 2020, 08: 37: 38 WIB | editor : Perdana

Warga Kragilan, Pucangan, Kartasura, datangi PN Sukoharjo untuk memberi dukungan atas pengajuan gugatan class action terhadap PDAM dan bupati Sukoharjo, Oktober lalu.

Warga Kragilan, Pucangan, Kartasura, datangi PN Sukoharjo untuk memberi dukungan atas pengajuan gugatan class action terhadap PDAM dan bupati Sukoharjo, Oktober lalu. (IWAN KAWUL/RADAR SOLO)

Share this      

SUKOHARJO - Gugatan class action warga Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura terhadap direktur utama PDAM Tirta Makmur dan bupati Sukoharjo, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Warga menilai, tidak diterimanya gugatan clas action itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya yang menderita.

Sidang putusan sela gugatan class action warga Kragilan, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura digelar di PN Sukoharjo Kamis (19/11) sore. Majelis hakim menolak gugatan warga Kragilan yang dikuasakan kepada sejumlah pengacara itu.

"Hasil sidang putusan sela, majelis hakim tidak menerima gugatan class action itu. Atau gugatan clas action itu belum masuk dalam gugatan clas action karena alasan formil," kata perwakilan kuasa hukum warga Kragilan, Achmad Bachrudin Bakri saat ditemui di PN Sukoharjo usai persidangan.

Bachrudin menganggap hakim tidak terlalu cermat, karena semua alasan formil dan materiil yang diajukan sebenarnya diterima. Hanya satu alasan yang tidak diterima, yakni tentang mekanisme pembagian kompensasi ganti rugi terdampak kekeringan jika nanti memenangkan gugatan. Bacrudin menyebut alasan ditolak adalah alasan formil yang dicari-cari dan tidak mendasar.

"Mekanisme pembagian kompensasi tidak dimasukkan dalam petitum, itu yang ditolak. Bagi kami itu tidak terlalu mendasar. Semua kerugian, nominal, identifikasi masalah, semua kami munculkan dan itu diterima. Jumlah penggugat juga lebih dari cukup untuk melakukan class action, daripada perdata biasa," kata Bachrudin.

Lebih lanjut diungkapkan dia, masalah air ini adalah hajat hidup orang banyak. Masyarakat begitu menderita karena sumurnya kering setelah ada proyek sumur dalam PDAM. Kemudian, masyarakat itu menuntut keadilan dan mencari kepastian hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara ini.

"Itu harusnya menjadi pertimbangan hakim untuk menerima class action ini," katanya.

Bachrudin menyebut, gugatan ini belum masuk dalam pokok perkara, masih putusan sela, masih bisa dilakukan gugatan ulang class action. Namun, apakah nanti akan melakukan gugatan ulang atau tidak, semua keputusan diserahkan kepada warga sebagai pemberi kuasa.

Sementara itu, kejari sebagai kuasa hukum negara menyebut, surat gugatan penggugat tidak mencantumkan petitum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim/panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

"Sehingga terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Tatang Agus Volleyantono melalui Kasi Intelijen Haris Widiasmoro Atmojo.

Andreas Tegus Raharjo, 50, warga Kragilan RT 3 RW 15, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura salah satu penggugat mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Menurut dia, masih banyak celah yang bisa dilakukan oleh warga untuk mencari keadilan.

"Masih banyak kemungkinan untuk maju. Karena gugatan ini berangkat dari fakta-fakta penderitaan masyarakat yang terdampak karena pembuatan sumur dalam oleh PDAM Tirta Makmur," kata Andreas.

"Hanya karena pembagian kompensasi jika kami menang gugatan yang tidak masuk dalam petitum saja (gugatan ditolak). Kami akan terus melawan melalui jalur hukum," pungkasnya. (kwl/ria)

(rs/kwl/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya