alexametrics
Sabtu, 05 Dec 2020
radarsolo
Home > Boyolali
icon featured
Boyolali

130 Bidang Tanah di Boyolali Proses Ganti Untung Proyek Tol Solo-Jogja

20 November 2020, 09: 16: 17 WIB | editor : Perdana

Warga Kuwiran, Banyudono, Boyolali, hadiri musyawarah tol Solo-Jogja, kemarin (19/11)

Warga Kuwiran, Banyudono, Boyolali, hadiri musyawarah tol Solo-Jogja, kemarin (19/11) (TRI WIDODO/RADAR SOLO)

Share this      

BOYOLALI – Pengadaan tanah proyek Tol Solo-Jogja di Boyolali berjalan mulus. Seluruh lahan bahkan sudah diukur dan dinilai tim appraisal. Tahap berikutnya, memaparkan nominal ganti rugi kepada 130 bidang pemilik lahan.

Paparan dilakukan dalam musyawarah yang melibatkan pemilik lahan di Balai Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono. Dipimpin Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Boyolali Kasten Situmorang.

Pemilik bidang tanah yang setuju nominal dari tim appraisal, langsung menandatangani berita acara kesepakatan. Bagi yang masih ragu-ragu dan ingin meneliti luas tanahnya, dipersilakan menanyakan langsung ke panitia. 

Nah, bagi pemilik bidang tanah yang tidak sepakat nominal ganti rugi, bisa menyampaikan keberatan. Batas waktunya 14 hari setelah musyawarah. “Ini musyawarah kedua di Desa Kwiran, Kecamatan Banyudono. Sampai sekarang belum ada yang keberatan (masalah harga),” kata Kasten.

Proyek Tol Solo-Jogja menerjang 1.087 bidang tanah di Kota Susu. Seluruh bidang tanah tersebut telah selesai diukur dan dinilai oleh tim appraisal. Namun, sampai saat ini, baru 130 bidang yang sudah proses ganti untung. 

“Musyawarah (ganti rugi) akan berjalan terus. Ini satu desa diklirkan dulu. Targetnya tahun depan selesai semua ganti untungnya,” imbuhnya.

Proses ganti untung proyek Tol Solo-Jogja yang melintasi Kota Susu diklaim Kasten berjalan lancar. Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Mengingat bakal banyak nilai plus yang didapat masyarakat pemilik lahan terdampak proyek. “Ini kan harga tanahnya jadi lebih mahal daripada nilai jual objek pajak (NJOP).

Kemudian, jual beli tanah biasa dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh). Justru dalam pembebasan lahan ini tidak dikenai pajak sama sekali. “Masyarakat akan mendapat BPHTB tambahan jika membeli tanah baru lagi. Sudah disiapkan uang dengan masa tunggu. Bahkan, biaya PPAT (pejabat pembuat akta tanah) disiapkan pemerintah,” tandasnya. (wid/fer/bun/ria)

(rs/wid/per/JPR)

 TOP