alexametrics
Jumat, 27 Nov 2020
radarsolo
Home > Sragen
icon featured
Sragen

UMK Sragen Diusulkan Naik Rp 13.586, Apindo Legawa

20 November 2020, 20: 19: 55 WIB | editor : Perdana

Pekerja salah satu pabrik di Sragen sebelum pandemi.

Pekerja salah satu pabrik di Sragen sebelum pandemi. (AHMAD KHAIRUDIN/RADAR SOLO)

Share this      

SRAGEN – Kabar melegakan bagi para buruh di Sragen. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sragen sudah mengirim usulan upah minimum kabupaten (UMK) 2021 ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Angka UMK 2021 Sragen mengalami kenaikan, meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disnaker Sragen Zubaidi menyampaikan, ada kenaikan UMK di Kabupaten Sragen 2021 sebesar 0,748 persen. Dengan demikian, UMK Sragen pada 2021 nanti adalah Rp 1.829.500. Angka tersebut naik dibanding UMK 2020 yang sebesar Rp 1.815.914.

”Akhirnya sepakat dari semua pihak antara Apindo (asosiasi pengusaha Indonesia) dengan serikat pekerja. Hasil akhir naik 0,748 persen,” beber Zubaidi.

Berkas kesepakatan sudah dikirim ke Pemprov Jateng, pekan ini. Diakui Zubaidi, untuk mendapatkan kesepakatan menaikkan UMK 2021 memang tidak mudah. Apalagi para pengusaha juga tengah berjuang akibat dihantam pandemi Covid-19.

Pembahasan memang sempat alot lantaran dari kementerian ketenagakerjaan memberi lampu hijau agar UMK 2021 tidak ada kenaikan dari UMK 2020. Namun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengabaikan imbauan tersebut dan tetap menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021. UMP ini diharapkan bisa menjadi acuan kabupaten/kota di Jateng dalam menentukan UMK 2021 di masing-masing daerah.

”Apindo melihat kondisi saat ini ekonomi sedang lesu, mulai dari pertimbangan pertumbuhan ekonomi, perdagangan juga lesu,” ucap Zubaidi.

Namun, akhirnya dari para pengusaha melunak dengan mempertimbangkan plus minus kondisi pandemi Covid-19. Pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Dengan komunikasi yang baik, akhirnya Apindo rela menaikkan upah.

"Alhamdulillah, komunikasi dan diskusi lancar. Kami kirim ke gubernur dan disnaker provinsi," tandas Zubaidi. (din/adi/ria)

(rs/din/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya