alexametrics
Sabtu, 05 Dec 2020
radarsolo
Home > Ekonomi & Bisnis
icon featured
Ekonomi & Bisnis

Apindo Akui Sulit Naikkan UMK, Buruh: Secara Riil, Memang Tidak Naik

20 November 2020, 20: 29: 03 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi pekerja pabrik sebelum pandemi.

Ilustrasi pekerja pabrik sebelum pandemi. (ARIEF BUDIMAN/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo mengaku kesulitan menaikkan upah minimum kota (UMK) tahun depan. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, kondisi perekonomian, termasuk industri sedang tidak menguntungkan.

“Sebetulnya instruksi dari Apindo pusat ya nol persen, tidak ada kenaikan UMK. Melihat situasi saat ini dunia industri sedang lesu,” jelas Ketua Apindo Solo Iwan Kurniawan Lukminto kepada Jawa Pos Radar Solo.

Menurut Iwan, yang dirasakan dunia industri saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. “Untuk survive saja sulit. Kami sudah berupaya struggling," katanya.

Sekadar informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik sebesar 3,27 persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp 1.742.015. Iwan mengaku pihaknya merasa keberatan.

“Tapi ya apa boleh buat. Pak Ganjar sudah memutuskan, ya berupaya setiap daerah agar tidak melebihi kebijakan Pak gubernur kenaikannya. Maksimal ya naik segitu, itu saja sudah sangat berat, survive saja sangat berat,” terangnya.

Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo Wahyu Rahadi berharap UMK tetap naik. Menurutnya, kenaikan UMK hanya menyesuaikan agar nilai upah sesuai dengan pertumbuhan inflasi terkini.

"Sebenarnya secara riil tidak naik. Karena nilainya sama dengan tingkat inflasi. Kalau tidak naik, imbasnya pendapatan buruh menurun karena inflasi. Misalnya bisa beli beras 10 kilogram, hanya bisa beli 9 kilogram saja. Meskipun kami sadar betul kondisinya sulit," beber dia.

Wahyu dan serikat pekerja lainnya mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5,89 persen. Usulan tersebut sudah berdasarkan perhitungan pertumbuhan inflasi dan rata-rata kenaikan UMK tahun ini dan tahun lalu. Atau jika dinominalkan sebesar Rp 2.071.420. Namun, jika kenaikan nol persen, maka besaran UMK tetap Rp 1.956.200.

"Saya rasa bagi perusahaan kenaikan segitu tidak seberapa. Kenaikan upah tidak ekuivalen dengan pertambahan biaya produksi. Karena jumlahnya kecil sekali. Kami berharap bisa naik. Saat ini kami sedang menunggu keputusan gubernur," tuturnya.

Sebelumnya, terkait UMP Jawa Tengah, Ganjar mengaku tidak menggunakan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan kenaikan UMP Jateng 2021. Melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Aturan ini tentang pengupahan yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat,” ucap gubernur.

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan dewan pengupahan, serikat buruh, dan Apindo. Ganjar mengatakan, pihak-pihak tersebut sudah diajak berbicara dan memberikan sejumlah masukan. (aya/wa/ria) 

(rs/aya/per/JPR)

 TOP