alexametrics
Jumat, 27 Nov 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

UMK Klaten 2021 Rp 2,011 Juta, SPSI Lega

22 November 2020, 17: 46: 32 WIB | editor : Perdana

Kabid Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Heru Wijoyo.

Kabid Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Heru Wijoyo. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

Share this      

KLATEN - Upah minimum kabupaten (UMK) Klaten pada 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.011.514,91. Mengalami kenaikan sekitar 3,27 persen atau sekitar Rp 63.693,75 dari UMK sebelumnya sebesar Rp 1.947.821,16. Penetapan itu tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 tertanggal 20 November 2020.

“Sudah kami terima soft copy dari SK gubernur semalam. Rencannya kami akan ambil SK yang asli ke provinsi,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Tenaga KerjaDinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten Heru Wijoyo kepada Jawa Pos Radar Solo, Minggu (22/11).

Lebih lanjut Heru menjelaskan, usai pengambilan SK tersebut akan dilakukan sosialisasi terkait penerapan UMK tersebut. Harapannya mulai 1 Januari seluruh perusahaan di Klaten sudah mulai menerapkan upah yang baru tersebut.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten Sukadi menyambut baik atas penetapan UMK tersebut, meski sebenarnya belum sesuai harapan pekerja. Tetapi pihaknya tetap menerima keputusan penetapan UMK 2021. Harapannya tahun depan agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

“Bagi perusahaan yang tidak mampu kan ada mekanisme juga yang harus ditempuh sehingga jika tidak bisa menerapkan akan dilakukan pengkajian sesuai aturan. Setelah mengisi form untuk penundaan dengan batas yang telah ditentukan. Tetapi apabila dalam audit tidak ditemukan alat bukti untuk dilakukan penundaan, maka mau tidak mau harus diterapkan,” ucap Sukadi.

Diakuinya, sebelum penetapan UMK oleh gubernur itu telah dilakukan rapat pengupahan di Klaten yang berjalan dengan alot. Hingga tidak tercapainnya titik temu untuk kesepakatan. Mengingat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tetap mengacu surat edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

“Jika mengacu pada SE itu, UMK 2021 disamakan dengan UMK 2020 atau tetap, tidak naik. Sedangkan kami SPSI mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 43 bahwa penetapan UMK tahun 2021 harusnya berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), bukannya besaran inflasi plus pertumbuhan ekonomi lagi,” ucapnya

Tetapi SPSI menyadari akibat pandemi Covid-19, UMK 2021 tidak bisa berpedoman pada PP Nomor 78. Pada paparan sebelumnya, melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi wilayah dan pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3,2 persen. Namun, hingga dicapainya kesepakatan, SPSI menurunkan usulan sampai 3,27 persen. Dan akhirnya angka itu yang diajukan ke gubernur.

Sementara itu, Ketua Apindo Klaten C.A. Tersierra Rosa mengatakan, pihaknya tetap bersikukuh untuk berpedoman pada SE Menaker tersebut. Apalagi perekonomian tahun ini sedang lesu, sehingga penetapan UMK sebenarnya jangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

“Apindo sendiri sedang ingin berusaha bertemu gubernur untuk memberikan masukan jangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Kan ada surat edaran Menaker yang tentunya diketahui presiden. Kenapa seperti itu?" ucap perempuan yang akrab dipanggil Thea ini.

Ia menegaskan jika pertumbuhan ekonomi tahun ini sebenarnya minus. Ditambah dengan kemampuan perusahaan sudah sangat rendah di tengah pandemi Covid-19. Hal ini yang membuat dirinya bertanya, kenapa UMK tetap saja dinaikkan.

“Rata-rata perusahaan di Klaten masih (memberikan upah) di bawah UMK. Saya sempat usul SPSI kenapa nggak urus yang di bawah UMK itu. UMK kemarin saja masih ada yang  belum standar, ini malah dinaikkan, logikanya SPSI maunya bagaimana,” pungkasnya. (ren/ria)

 

 


Para pekerja di Klaten lega UMK 2021 naik.

Para pekerja di Klaten lega UMK 2021 naik. (ANGGA PURENDA/RADAR SOLO)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP
Artikel Lainya