alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radarsolo
Home > Klaten
icon featured
Klaten

UMK Klaten 2021 Naik Jadi Rp 2,01 Juta

22 November 2020, 19: 58: 30 WIB | editor : Perdana

UMK Klaten 2021 Naik Jadi Rp 2,01 Juta

KLATEN - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Klaten Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.011.514,91. Mengalami kenaikan sekitar 3,27 persen atau sekitar Rp 63.693,75 dari UMK sebelumnya sebesar Rp 1.947.821,16. Penetapan itu tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61  tertanggal 20 November 2020.

“Sudah kami terima soft copy dari SK gubernur semalam. Rencannya kita akan ambil SK yang asli ke provinsi,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, Heru Wijoyo, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Solo, Minggu (22/11).

Lebih lanjut, Heru menjelaskan, jika usai pengambilan SK tersebut, direncanakan untuk melakukan sosialisasi terkait penerapan UMK tersebut. Harapannya mulai 1 Januari seluruh perusahaan di Klaten sudah mulai menerapkan upah yang baru tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, Heru Wijoyo

Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, Heru Wijoyo

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Klaten, Sukadi menyambut baik atas penetapan UMK tersebut meskipun sebenarnya belum sesuai harapan pekerja. Tetapi pihaknya tetap menerima keputusan penetapan UMK tersebut dengan harapan tahun depan agar sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

“Bagi perusahaan yang tidak mampu kan ada mekanisme juga yang harus ditempuh sehingga bisa jika tidak bisa menerapkan akan dilakukan pengkajian sesuai aturan. Setelah mengisi form untuk penundaan dengan batas yang telah ditentukan. Tetapi apabila dalam audit tidak ditemukan alat bukti untuk dilakukan penundaan, maka tidak mau harus diterapkan,” ucap Sukadi.

Diakuinya, sebelum penetapan UMK oleh gubernur itu telah dilakukan rapat pengupahan di Klaten yang berjalan dengan alot. Berakibat  tidak tercapainnya titik temu untuk kesepakatan. Mengingat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tetap mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang penetapan upah minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

“Jika mengacu pada SE itu UMK 2021 disamakan dengan UMK 2020 atau tetap tidak naik. Sedangkan kami SPSI mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 pasal 43 bahwa penetapan UMK Tahun 2021 harusnya berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukannya besaran inflasi plus pertumbuhan ekonomi lagi,” ucapnya

Tetapi SPSI menyadari akibat pandemi Covid-19 menjadikan UMK 2021 tidak bisa berpedoman pada PP 78. Pada paparan sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi wilayah dan pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 3,2 persen. Namun usaha dicapainya kesepakatan SPSI menurunkan usulan sampai 3,27 persen hingga akhirnya diajukan ke gubernur.

Sementara itu, Ketua Apindo Klaten, C.A. Tersierra Rosa mengatakan jika pihaknya tetap bersikukuh untuk berpedoman pada SE Menaker tersebut. Apalagi perekonomian tahun ini sedang lesu sehingga penetapan UMK sebenarnya jangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

“Apindo sendiri sedang ingin berusaha bertemu gubernur untuk memberikan masukan jangan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kan ada surat edaran Menaker yang tentunya diketahui presiden. Kenapa seperti itu?,” ucap perempuan yang akrab dipanggil Thea ini.

Ia menegaskan jika pertumbuhan ekonomi tahun ini sebenarnya minus. Ditambah dengan kemampuan perusahaan sudah sangat rendah di tengah pandemi Covid-19. Hal ini yang membuat dirinya bertanya kenapa UMK tetap saja dinaikan.

“Rata-rata perusahaan di Klaten masih (memberikan upah) di bawah UMK. Saya sempat usul SPSI kenapa nggak urus yang di bawah UMK itu. UMK kemarin saja masih ada yang  belum standar, ini malah dinaikan, logikanya SPSI maunya bagaimana,” pungkasnya.(ren)

(rs/ren/per/JPR)

 TOP