alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

UNS Ajukan 20 Skema Sertifikasi Kompetensi ke BNSP

27 November 2020, 17: 30: 41 WIB | editor : Perdana

Penyerahan sertifikat lisensi LSP UNS oleh BNSP di Gedung Auditorium G.P.H Haryo Mataram, Kamis (26/11).

Penyerahan sertifikat lisensi LSP UNS oleh BNSP di Gedung Auditorium G.P.H Haryo Mataram, Kamis (26/11). (RAGIL LISTIYO/RADAR SOLO)

Share this      

SOLO – Persaingan di dunia kerja semakin ketat, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Ini menjadi tantangan sekolah vokasi (SV) maupun perguruan tinggi (PT).

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemberian lisensi sertifikasi kompetensi. Seperti dilakukan Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan mengajukan 20 skema sertifikasi kompetensi ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Penyerahan sertifikat lisensi lembaga sertifikasi profesi (LSP) UNS oleh BNSP dilakukan di Gedung Auditorium G.P.H Haryo Mataram, kemarin.

Wakil Ketua BNSP Miftakhul Aziz mengatakan, usaha penyiapan skema kompetensi sertifikasi di LSP UNS harus didukung validitas yang terkait dengan ketelusuran dan penjaminan mutu. “Itu agar mahasiswa dapat memperoleh kompetensi pendidikan sesuai standar yang ingin dicapai,” jelasnya.

Terkait review kurikulum, Miftakhul berharap prodi yang memiliki skema sertifikasi mengacu serta me-review kurikulum dan menyandingkan standar kompetensi kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

“Kami lihat perkembangan industri juga cepat. Standarnya baru bilang A ternyata industri sudah B. Ini tentu menjadi tantangan bagi BNSP dan Kemendikbud maupun Kemenaker untuk terus mengkaji ulang standar kompetensi agar sesuai dengan masa kini," bebernya. 

Rektor UNS Jamal Wiwoho menuturkan, dengan menggandeng BNSP dan menerima lisensi standar sertifikasi lulusan, lulusan SV bisa menyesuaikan standar kompetensi perkembangan industri.

Ditambahkannya, sertifikasi dilakukan untuk 26 program studi (prodi) vokasi UNS. Hingga akhir 2022, seluruh lulusan SV UNS wajib memiliki minimal satu sertifikat kompetensi selain ijazah.

Sesuai indikator kinerja Kemdikbud 2020, 7 persen lulusan harus mempunyai sertifikat kompetensi teknis sebagai pendamping ijazah. Sehingga UNS mulai memetakan dan merencanakan skema sertifikasi baru, serta melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi asesor sesuai bidang ilmu serta kompetensinya.

“Tentu nantinya tidak hanya dengan 20 skema sertifikasi kompetensi itu. Saya harap tiap prodi vokasi bisa mengeluarkan dua atau tiga sertifikasi kompetensi dengan standarisasi yang disepakati dari BNSP,” ungkapnya. 

Terobosan lainnya, desain kurikulum dibuat dinamis serta tanggap kebutuhan SDM di era saat ini. Jamal berharap dengan percepatan pembaruan kurikulum bisa menghasilkan lulusan mumpuni sesuai perkembangan pasar. 

“Harapannya kurikulum bisa menjawab tantangan lima sampai sepuluh tahun yang akan datang, sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (rgl/wa/ria)

(rs/rgl/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news