alexametrics
Sabtu, 23 Jan 2021
radarsolo
Home > Wonogiri
icon featured
Wonogiri

Kasus Dugaan Pelanggaran Camat, Kades & KPPS di Giritontro Jalan Terus

28 November 2020, 06: 48: 41 WIB | editor : Perdana

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub (kanan) dan anggota Bawaslu Wonogiri Joko Wuryanto beri keterangan pers, Jumat (27/11).

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub (kanan) dan anggota Bawaslu Wonogiri Joko Wuryanto beri keterangan pers, Jumat (27/11). (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

Share this      

WONOGIRI – Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyatakan dugaan pelanggaran camat Giritontro, lima kepala desa (kades) di Giritontro dan enam anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang menghadiri undangan pembukaan konsolidasi partai PDIP di tingkat PAC Giritontro, Senin (23/11), bukan terkategori tindak pidana pemilu.

Namun, para terlapor yakni Camat Giritontro Fredy Sasono, Kades Tlogoharjo Miyanto, Kades Jatirejo Sutarno, Kades Pucanganom Sukino, Kades Ngargoharjo Sumadi, dan Kades Tlogosari Winanto, serta anggota KPPS Desa Tlogoharjo Catur Widodo, Katijan, dan Slamet; KPPS Kelurahan Bayemharjo Ponijan dan Sarwoto; KPPS Desa Pucanganom Situk Pamungkasih dan KPPS Desa Tlogoharjo diduga melanggar regulasi lainnya. 

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub mengatakan, hasil klarifikasi pihaknya, camat Giritontro dan para kades mengaku menghadiri pembukaan acara konsolidasi partai politik (parpol) setelah mendapatkan undangan via WhatsApp (WA) dari Ketua PAC PDIP Giritontro Soetarno SR.

“Sejumlah saksi membenarkan mereka hadir hanya di pembukaan (acara konsolidasi parpol) dan tidak mengikuti kegiatan konsolidasi. Setelah pembukaan selesai, mereka kembali ke tempat kerjanya masing-masing," jelasnya.

Ketika ditanya apakah mereka melihat alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati tertentu, keenamnya menjawab tidak mengetahui. Padahal dari foto bukti yang dimiliki Bawaslu ada APK salah satu paslon.

Terkait terlapor dari kalangan KPPS, diketahui bahwa mereka merupakan anggota partai. Berdasarkan keterangan Ketua PAC PDIP Giritontro Soetarno SR, yang diundang bukanlah KPPS melainkan pengurus parpol.

Hasil klarifikasi Bawaslu Wonogiri, terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan camat dan para kades tidak terpenuhi unsur formil dan materiilnya. Namun, Bawaslu tetap menindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk camat Giritontro, lanjut ketua Bawaslu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Bawaslu bakal memprosesnya dan dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dikaji dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi. Sedangkan para kades diduga melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b. isinya, kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. 

Bawaslu Wonogiri bakal mengkaji hal tersebut dan hasilnya diteruskan ke pelaksana tugas (Plt) bupati Wonogiri untuk ditindaklanjuti.

Bagi keenam anggota KPPS, imbuh Ali, mereka diduga melanggar kode etik dan pelanggaran administrasi. “Berdasarkan ketentuan administrasi, anggota KPPS atau penyelenggara pemilu itu tidak boleh berasal dari pengurus atau anggota partai. Mereka mengakui sebagai pengurus partai,” terangnya. 

Dugaan pelanggaran administrasi anggota KPPS direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggantinya. (al/wa/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news