alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarsolo
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Paradigma Hukum Profetik, Sebuah Alternatif

02 Desember 2020, 15: 17: 34 WIB | editor : Perdana

Budi Santoso,Staf pengajar Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS

Budi Santoso,Staf pengajar Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS

Share this      

Oleh: Budi Santoso,Staf pengajar Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) UMS

DOMINASI paradigma rasional dalam pembangunan hukum di Indonesia, ternyata tidak seluruhnya memberikan hasil yang baik dalam berhukum di tanah air. Berbagai kritik acapkali mencuat kepermukaan. 

Begawan hukum Satjipto Rahardjo pun melihat adanya kelemahan dengan dipergunakannya paradigma rasional itu, yakni tergelarnya penyelengaraan hukum nasional yang mengadopsi begitu saja produk hukum Barat.

Kemudian, tipe penegakkan hukum yang hanya mampu menjelaskan proses-proses hukum normal dan sangat terbatas, sehingga sulit mengantisipasi bila terjadi kemelut dan terakhir, model pendidikan tinggi hukum yang lebih berorientasi pada profesional law school, atau menjadi tempat penyiapan mahasiswa sebagai pelaku hukum profesional.

Sebagai alternatifnya, dia lantas menyarankan agar ilmuwan hukum kita memiliki kemampuan untuk melakukan theory building yang khas Indonesia, serta penegakkan hukum progresif.

Jika ditengok kebelakang, munculnya kritik terhadap paradigma rasional dalam ilmu hukum ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kritik sebelumnya terhadap paradigma Galilean yang didukung oleh para ilmuwan dan filosof dari madzab positivisme dalam ilmu sosial.

Setelah ambruknya tatanan dunia dan nilai nilai abad pertengahan, Barat modern yang mengusung aliran positivism bergerak dengan logikanya sendiri, membentuk alur yang berkorelasi dengan dimensi-dimensi sekularisme, liberalisme dan pluralisme.

Aspek-aspek epistemologi yang berdasar pada nilai nilai sekular, liberal, dan pluralisme inilah yang kemudian menimbulkan respons dari berbagai kalangan. 

Syed Muhammad Naquib al-Attas pun menanggapi. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral, yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia Barat.

Wajah peradaban Barat modern telah menceraikan antara ilmu dan agama, melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu, memisahkan wujud dari yang sakral. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revolusi epistemologis untuk menjawab tantangan hegemoni westernisasi ilmu ini.

Ungkapan senada dilontarkan Wan Mohd Nor Wan Daud yang menyatakan salah satu sumber krisis peradaban manusia modern saat ini adalah krisis dalam keilmuan dan pemikiran. Dan inti dari krisis ini merupakan akar dari krisis epistemologi yang terjadi karena konsep ilmu yang dikembangkan Barat melenyapkan wahyu sebagai sumber ilmu dan memisahkan ilmu dari agama. 

Pada saat ini, sebagaimana dikemukakan Giancarlo Bosetti, telah terjadi titik balik dalam hubungan antara agama dan kehidupan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kesadaran bagi sebagian ilmuwan di Barat, untuk memikirkan dan merumuskan relasi antara ilmu dan agama secara lebih hati hati, seraya mereduksi keyakinan saintisme yang selama ini mendominasi. 

Dalam konteks demikian, minimal terdapat tiga kelompok pendapat yang muncul di kalangan para ilmuwan, dalam merespons relasi antara ilmu dan agama. 

Kelompok pertama, tampil para tokoh yang masuk sebagai pendukung post-modernisme yang didominasi oleh doktrin nihilisme, relativisme pluralism.

Doktrin nihilsme terhadap metafisika ini menunjukkan dengan jelas sebagai serangan terhadap agama yang menjadi asas moralitas. Kelompok ke dua, adalah para ilmuwan yang menyarankan perlunya dialog antara ilmu pengetahuan dan agama, serta mengakui adanya sumbangan yang dapat diberikan oleh agama dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi tetap menempatkan agama dalam posisi inferior di hadapan ilmu pengetahuan.

Menurut Jurgen Habermas dan Joseph Ratzinger, yang berdasar refleksi pribadinya melakukan penafsiran ulang tentang bagaimana seharusnya relasi yang terjadi antara iman dan pengetahuan, melalui sebuah konsep yang kemudian dikenal dengan nama masyarakat pasca secular.

Adapun kelompok ketiga adalah ilmuwan yang memfokuskan perhatiannya pada kemungkinan adanya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama.

Upaya Fritjof Capra, fisikiawan yang mencoba memadukan antara sains dan agama, khususnya fisika modern dengan gagasan metafisika dari berbagai tradisi filosofi dan relegius Timur Jauh. 

Berdasarkan deskripsi di atas, terlihatlah bagaimana pentingnya upaya upaya melakukan rekontruksi epistemologis untuk membebaskan manusia dari belenggu tradisi magis, mitologi, animistis dan kultur yang memisahkan ilmu dan agama.

Untuk melakukan itu semua perlu dilakukan perubahan, tidak saja di tataran praktis operasionalnya, akan tetapi dan justru yang lebih utama adalah di level paradigma atau world view.

Dari argumen-argumen itulah, maka buku Ilmu Hukum Profetik “Hampiran Basis Epistemologi dan Paradigmatik” karya  Dr. Kelik Wardiono bisa menjadi jembatan pemikiran alternatif di ranah perkembangan ilmu hukum tanah air.

Doktor hukum UMS itu menawarkan sebuah paradigma baru dalam ilmu hukum, yaitu Paradigma Profetik, terutama dilakukannya dengan mengkaji aspek asumsi dan model dari basis epistemologinya.

Kelik mencoba menampilkan paradigma profetik sebagai alternatif dalam proses pembangunan ilmu hukum yang saat ini, diakuinya sangat didominasi oleh paradigma rasional, yang didukung oleh pemikir dan filsof dari madzab filsafat hukum. (*)

(rs/aya/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news