alexametrics
Rabu, 20 Jan 2021
radarsolo
Home > Nasional
icon featured
Nasional

Jokowi Beri Perhatian 3 Hal, Terkait Pengelolaan Perbatasan Negara

02 Desember 2020, 19: 28: 51 WIB | editor : Perdana

Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (2/12).

Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (2/12).

Share this      

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebut tiga hal strategis pengelolaan perbatasan negara.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, tiga hal strategis ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Yakni Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan memastikan kegiatan ekonomi di perbatasan negara berjalan lancar.

Renduk

Suhajar mengatakan, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Negara saat ini telah memasuki tahap akhir. Setelah Renduk disahkan oleh Presiden Jokowi, pihaknya akan melakukan koordinasi untuk menetapkan rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Renduk dan kesepakatan Kementerian/Lembaga anggota BNPP dalam mengelola program dan kegiatan di perbatasan negara.

"Pertama, kami sedang tahap akhir penyusunan Renduk. Targetnya seminggu ke depan akan diselesaikan untuk nantinya dibawa ke Sekretariat Kabinet untuk dibawa ke Presiden," ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (2/12).

PKSN

PKSN merupakan pintu gerbang penghubung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang memberikan first impression tentang NKRI. PKSN merupakan wujud dari sistem perkotaan nasional. Dalam pengembangannya, suatu kota tidak dapat terlepas dari pengembangan desa. PKSN yang ideal dapat dicapai dengan membangun kawasan perdesaan, untuk kemudian berakselerasi menjadi kawasan perkotaan.

Suhajar menyampaikan, Presiden Jokowi mempunyai 41 major project dalam RPJMN 2020-2024. Satu di antaranya adalah membangun enam PKSN di perbatasan negara. Yaitu di Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw, Merauke, Nunukan, dan Kefamenanu.

Presiden meminta rencana pembangunan tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, dan Jayapura/Skouw dimatangkan.

"Tiga PKSN ini inpresnya sudah berada di tahap akhir. Hari ini sudah berada di Sekretariat Kabinet. Insya Allah apabila disetuju, maka akan mulai dikerjakan di tahun 2021 dan 2022," kata Suhajar yang juga juru bicara BNPP itu.

Untuk mematangkan rencana pembangunan tersebut, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian telah memerintahkan untuk mulai melakukan pemetaan. Tiga PKSN yaitu Paloh-Aruk, Atambua/Motaain, Jayapura/Skouw sudah dipetakan terkait potensi yang dapat dikembangkan. Tiga PKSN lainnya yaitu Merauke, Nunukan, dan Kefamenanu akan dipetakan potensinya pada awal 2021.

"Pak Tito telah memerintahkan BNPP untuk memulai melakukan pemetaan atas PKSN yang lain yang menjadi major project. Maka, BNPP akan mengajak K/L di awal 2021 untuk meneruskan perencanaan tiga PKSN berikutnya untuk dilaksanakan di 2022," tambahnya.

Memastikan Kegiatan Ekonomi di Perbatasan Negara Berjalan Lancar

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun di perbatasan negara telah dilengkapi dengan bangunan pasar. Salah satunya adalah di PLBN Skouw. Pasar ini merupakan tempat bertemunya pedagang Indonesia dengan pembeli, yaitu masyarakat negara tetangga.

Suhajar mengatakan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan keinginannya meninjau pasar PLBN Skouw kepada Menteri Tito Karnavian.

Ada satu hal lagi yang menjadi perhatian presiden, yaitu memastikan bahwa bagian tertentu dari perbatasan sudah mulai maju kegiatan ekonominya

"Presiden pernah menyampaikan ke Mendagri ingin meninjau pasar PLBN Skouw. Jadi akhir tahun ini kira-kira ada tiga hal kerja berat dan bersama kami yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perhatian Presiden," pungkas Suhajar. (yun/ria)

(rs/ria/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news