alexametrics
Kamis, 28 Jan 2021
radarsolo
Home > Solo
icon featured
Solo

Polresta Solo Digugat Warga Serengan, Keluarkan SP3 Kasus Sumpah Palsu

04 Desember 2020, 07: 32: 00 WIB | editor : Perdana

Ilustrasi

Ilustrasi

Share this      

SOLO – Merasa kasusnya dihentikan secara sepihak, Joenoes Rahardjo menggugat Polresta Surakarta secara praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Laporan yang dilayangkan warga Serengan ini terkait dugaan kesaksian palsu yang dilakukan adik kandungnya, SB dan istrinya SG. 

Kuasa hukum Joenoes Rahardjo, Kardiansyah Afkar mengatakan, praperadilan dilakukan terkait dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Satreskrim Polresta Surakarta. SB dan SG diduga memberikan keterangan palsu di persidangan kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kliennya yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Surakarta  pada 2018. 

Afkar mengatakan, dalam proses persidangan, SB dan SG memberikan keterangan bahwa Joenoes Rahardjo telah melakukan pemukulan. Atas dasar itu, Joenoes melaporkan keduanya ke Satreskrim Polresta Surakarta atas dugaan memberikan sumpah palsu pada 2019.

“Laporan polisi ini dilakukan pada 2019. Dalam prosesnya dikeluarkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Maka, dari tahap penyelidikan dinaikkan ke penyidikan karena ditemukan bukti yang cukup," jelasnya.

Namun, lanjut dia, dari pihak penyidik mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal, ketika naik ke proses penyidikan seharusnya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka.

“Tapi malah dikeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Artinya apa? keterangan yang sangat kontradiktif," tegasnya.

Menurutnya, alat bukti yang sudah ditetapkan yaitu putusan pengadilan. Selain itu, beberapa saksi menyatakan bahwa kliennya tidak pernah melakukan pemukulan terhadap adiknya.

“Di proses penyidikan ada keterangan ahli yang tidak digunakan oleh penyidik. Padahal ahli tersebut adalah permintaan dari penyidik,” ucapnya.

Pihaknya mempertanyakan objektivitas penyidik. Sebab, keterangan ahli yang secara institusional diminta oleh penyidik tidak dipakai. “Kalau saya boleh mengatakan itu dihilangkan, tidak pernah dimunculkan. Artinya objektivitas penyidik kami pertanyakan dalam perkara ini,” jelasnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Surakarta AKP Purbo Adjar Waskito ketika dikonfirmasi menyampaikan, syarat materiil dan formil penegakan hukum harus dipenuhi semua. “Termasuk kita melihat perkara hukum itu, penyidik tidak bermain sendiri. Kita juga melibatkan ahli,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus ada minimal dua alat bukti untuk melanjutkan kasus itu. “Kalau dua alat bukti itu tidak terpenuhi tentunya perkara tidak akan dilanjutkan. Itu yang menjadi pertimbangan kita untuk penghentian perkara," tandasnya. (atn/bun/ria)

(rs/atn/per/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news